JAKARTA, KOMPAS – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ikut bersuara terkait demonstrasi mahasiswa yang marak belakangan di berbagai daerah. Menurutnya, yang disuarakan mahasiswa berbasis pada realitas kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat. Karena itu, tuntutan demo mahasiswa seharusnya didengarkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Mereka berbicara menggunakan data dan angka untuk memperjuangkan kebenaran dan realita. Hal ini terjadi di saat banyak kalangan, terutama yang berafiliasi dengan pemerintah, justru mendorong narasi-narasi yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan data riil di lapangan. Jadi, sederhananya, mahasiswa saat ini sedang memperjuangkan kebenaran,” ujar Tom Lembong seusai menjadi pemateri acara “Kelas Kader DPD Gerakan Rakyat Jakarta Timur" yang digelar Partai Gerakan Rakyat, di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Seperti diketahui, beberapa pekan terakhir, demo mahasiswa bermunculan di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Makassar. Elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, pelemahan rupiah, dan harga kebutuhan pokok yang melambung.
Yang terbaru, mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul serta Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Selain menyuarakan keresahan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi, mereka juga menuntut perbaikan kesejahteraan guru honorer.
Oleh karena demo mahasiswa berbasis realitas kesulitan masyarakat, Tom Lembong melanjutkan, eksekutif hingga legislatif yang merupakan pelayan rakyat, hendaknya mendengarkan dan menindaklanjuti yang dituntut oleh mahasiswa.
“Tugas mereka (pemerintah dan DPR) adalah melayani rakyat. Langkah pertamanya tentu saja harus dimulai dengan mendengarkan suara rakyat. Semoga masukan-masukan dari mahasiswa ini diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti,” kata Tom.
Semoga masukan-masukan dari mahasiswa ini diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, saat menjadi pemateri acara “Kelas Kader DPD Gerakan Rakyat Jakarta Timur", Tom Lembong mengkritik para politisi yang selalu membanggakan Indonesia sebagai negara yang besar karena populasinya ada di nomor empat terbesar di dunia dan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar.
Padahal, secara fakta dan pengalaman, banyak negara yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, rakyatnya cenderung miskin dan tidak sejahtera. Sebaliknya, negara-negara yang miskin sumber daya alam, bahkan tidak punya sumber daya alam, cenderung maju dan masyarakatnya sejahtera dan berkelanjutan.
Tom Lembong lantas mencontohkan, besaran ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) Indonesia bernilai sekitar 1,4-1,5 triliun dolar AS per tahun dengan populasi sekitar 280 juta jiwa. Namun, angka tersebut kalah dari Korea Selatan yang populasinya 50 juta jiwa tapi PDB-nya berkisar 2 triliun dolar AS per tahun dan Australia dengan populasi 30 juta jiwa tapi besaran ekonominya 2 triliun dolar AS per tahun.
“Sekali lagi, Australia 2 triliun dolar per tahun, Indonesia 1,4 - 1,5 triliun dolar per tahun. Jadi, negara mana yang lebih besar tanda kutip? Australia? Korea Selatan? Atau Indonesia?” tanyanya.
Terlebih, saat ini, di tengah kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang kian menurun, realitas tersebut sangat jarang disampaikan secara jujur oleh para politisi.
Tom juga menyinggung soal negara yang berdaulat bukanlah negara yang serba memaksakan diri melakukan semuanya sendiri, melainkan negara yang memiliki daya beli dan penghasilan tinggi sehingga mampu membeli kebutuhan warganya dari mana saja, kapan saja, dalam jumlah berapa saja.
“Saya imbau, saya usul, jangan terjebak ya, jangan terjebak pada paradigma lama, soal swasembada, ya, kita ganti prinsip swasembada dengan prinsip daulat,” kata Tom.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Gerakan Rakyat Sulfikar Amir menyoroti lemahnya fungsi kontrol parlemen terhadap pemerintah, sehingga menyebabkan masyarakat berunjuk rasa untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang belum memihak masyarakat.
"Aksi-aksi ini merupakan respons yang sangat wajar terhadap apa yang terjadi di Republik ini, ketika parlemen tidak berfungsi dengan semestinya," ujarnya.
Meski marak demonstrasi, Sulfikar mengingatkan agar tidak ada pembungkaman ataupun penangkapan terhadap massa aksi. Sebab, demo oleh para mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang dilindungi oleh undang-undang.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak merespons gerakan demonstrasi itu dengan tindakan represif, melainkan ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan yang dapat berpihak pada rakyat.
"Suara-suara kritis inilah yang mestinya dijadikan referensi dan rujukan utama oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi negara saat ini,” katanya.
