Jakarta, VIVA – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, meminta PT PLN (Persero) untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan dalam mengatasi berbagai kendala yang menyebabkan terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik. Menurutnya, dari sisi ketersediaan pasokan nasional, pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat memadai melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Bambang menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi DMO batu bara sebesar 192 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tahun 2026.
Alokasi tersebut merupakan penugasan pasokan batu bara yang telah ditetapkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha pertambangan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), khususnya untuk menjamin kebutuhan batu bara sektor ketenagalistrikan nasional yang didominasi oleh PLN.
"Dengan alokasi DMO sebesar 192 juta ton yang telah disiapkan pemerintah, sesungguhnya dari sisi ketersediaan pasokan batu bara nasional tidak ada persoalan. Kebutuhan batu bara PLN tahun ini sekitar 154 juta ton, sementara pemerintah telah menugaskan pasokan yang jauh lebih besar melalui skema DMO. Karena itu, apabila masih terdapat kendala pasokan ke pembangkit, PLN perlu bergerak cepat menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan," ujar Bambang keterangannya Sabtu, 20 Juni 2026.
Menurut Bambang, dari alokasi DMO yang telah disediakan pemerintah, realisasi kontrak pasokan batu bara PLN hingga saat ini baru mencapai sekitar 134 juta ton. Artinya, masih terdapat sekitar 20 juta ton kebutuhan yang perlu segera diamankan melalui kontrak dan penyerapan pasokan hingga akhir tahun 2026. Karena itu, PLN perlu lebih proaktif merealisasikan pasokan yang telah dialokasikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional pembangkit listriknya sendiri.
Menurutnya, PLN perlu memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemasok batu bara, meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, serta memastikan sistem distribusi dan logistik berjalan secara optimal. Langkah-langkah tersebut penting agar pasokan batu bara yang telah dialokasikan pemerintah dapat terserap dan tersalurkan dengan baik ke seluruh pembangkit listrik.
Bambang menegaskan bahwa keandalan pasokan listrik merupakan kebutuhan strategis yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan iklim investasi nasional. Oleh karena itu, setiap potensi gangguan pada pasokan energi primer harus dapat diantisipasi dan diselesaikan secara cepat.
