Pantau - Pimpinan DPR RI menyatakan bergerak cepat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026), dengan langsung mengomunikasikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR telah menerima audiensi dengan perwakilan mahasiswa untuk menyerap aspirasi secara langsung.
Ia mengungkapkan, "Beberapa persoalan yang disampaikan mahasiswa telah kami teruskan kepada kementerian dan lembaga terkait melalui komunikasi langsung."
Menurut Dasco, DPR telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait sejumlah isu yang menjadi tuntutan mahasiswa.
Ia menyebut aspirasi mahasiswa telah disampaikan langsung melalui sambungan telepon kepada Menteri ESDM dan juga kepada pimpinan BPH Migas.
Dasco menegaskan aspirasi yang menjadi kewenangan DPR akan ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen.
Status Mahasiswa dan Tindak Lanjut DPRWakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa menjelaskan DPR telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
Salah satu isu yang dibahas dalam audiensi adalah status hukum mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi sebelumnya.
Terkait mahasiswa Universitas Trisakti yang masih berstatus tersangka, DPR disebut telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait melalui koordinasi yang dilakukan Ketua Komisi III DPR RI.
Saan mengungkapkan, "Kami berharap status tersangka terhadap 16 mahasiswa dapat dicabut dalam waktu sekitar satu minggu."
DPR juga menindaklanjuti persoalan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang diamankan saat hendak mengikuti aksi demonstrasi.
Berdasarkan hasil komunikasi yang dilakukan DPR, kedua mahasiswa tersebut disebut akan dibebaskan setelah aksi berakhir.
Kelangkaan BBM dan Aspirasi Sektor EnergiDalam bidang energi, DPR memfasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait tata kelola sektor minyak dan gas nasional.
DPR menyatakan siap memfasilitasi pertemuan lanjutan apabila mahasiswa masih membutuhkan penjelasan tambahan mengenai berbagai isu yang dibahas.
Salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah, termasuk di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Persoalan tersebut telah dikomunikasikan DPR kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan pimpinan BPH Migas.
DPR juga meminta pemerintah dan Pertamina segera menyusun skema penyesuaian harga yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Stabilitas Ekonomi, Guru Honorer, dan RUU PolriSelain isu energi, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi terkait stabilitas ekonomi dan politik nasional serta meminta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah.
Persoalan guru honorer menjadi salah satu tuntutan yang turut disampaikan dalam audiensi tersebut.
Mahasiswa juga menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Polri dan pentingnya penguatan supremasi sipil.
Saan menegaskan, "DPR tidak berhenti pada tahap menerima aspirasi masyarakat."
Ia mengatakan seluruh masukan dari mahasiswa akan dikomunikasikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam proses penyusunan dan perbaikan kebijakan.
Pimpinan DPR menegaskan komitmen lembaga dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan serta memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang berpihak kepada rakyat.
DPR juga menilai dialog merupakan sarana penting untuk mendengarkan aspirasi publik dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
