Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mengalami pemangkasan anggaran lebih lanjut pada 2026 seiring upaya pemerintah memperbaiki kondisi fiskal.
IDXChannel - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mengalami pemangkasan anggaran lebih lanjut pada 2026 seiring upaya pemerintah memperbaiki kondisi fiskal.
Riset Economist Indo Premier Sekuritas Kefas Sidauruk yang terbit pada 19 Juni 2026 menyebut anggaran MBG tahun depan telah dipangkas menjadi Rp228,4 triliun dari rencana awal Rp268 triliun.
Pemangkasan tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni pengurangan sebesar Rp38,3 triliun, kemudian dipangkas kembali Rp1,4 triliun.
Badan Gizi Nasional (BGN) masih membuka peluang efisiensi tambahan melalui penyesuaian sasaran penerima manfaat, dengan target membawa anggaran MBG 2026 menjadi di bawah Rp200 triliun.
Kefas menjelaskan, salah satu opsi penghematan dilakukan dengan menyaring penerima manfaat dari kelompok yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
Salah satunya dengan mengurangi penerima dari sekolah yang berada di wilayah dengan tingkat ekonomi tinggi.
Hingga 18 Juni 2026, BGN telah mengurangi penerima MBG dari 76 sekolah yang mencakup sekitar 39.300 siswa SMA. Dari total sekitar 8 juta siswa SMA, pemerintah masih mempertimbangkan pengurangan lebih lanjut terhadap kelompok tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pembatasan penerima non-pelajar. Saat ini, penerima non-siswa mencapai sekitar 14,3 juta orang atau 22,6 persen dari total penerima MBG.
Berdasarkan realisasi belanja hingga Mei 2026, jumlah penerima MBG telah mencapai 63,2 juta orang. Dengan realisasi tersebut, kebutuhan anggaran rata-rata mencapai sekitar Rp287.200 per penerima setiap bulan.
Jika dihitung berdasarkan asumsi 22 hari sekolah dalam satu bulan, biaya tersebut setara dengan sekitar Rp13.000 per orang per hari, mendekati asumsi awal anggaran sebesar Rp15.000 per orang per hari.
Kefas memperkirakan terdapat beberapa skenario pemangkasan anggaran MBG 2026.
Dalam skenario pertama, pemerintah mempertahankan anggaran saat ini sebesar Rp228,4 triliun tanpa perubahan jumlah penerima manfaat.
Skenario kedua adalah membatasi penerima non-pelajar hanya untuk ibu hamil, dengan perkiraan jumlah sekitar 5 juta orang per tahun.
Langkah ini diperkirakan dapat mengurangi penerima hingga 9,3 juta orang menjadi sekitar 53,9 juta penerima, sehingga anggaran MBG turun menjadi sekitar Rp197 triliun.
Sementara skenario ketiga mempertahankan kelompok penerima non-pelajar karena masih mencakup bayi baru lahir, ibu menyusui, serta balita rentan, tetapi memangkas sekitar 8 juta siswa dari kelompok ekonomi tinggi. Dengan skenario ini, jumlah penerima diperkirakan turun menjadi 55,2 juta orang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp199,3 triliun.
Menurut Kefas, pemangkasan anggaran MBG akan berdampak terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan sejumlah kajian sebelumnya, setiap tambahan belanja MBG Rp100 triliun diperkirakan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 poin persentase.
Dengan demikian, pemotongan anggaran sebesar Rp39,7 triliun hingga Rp68 triliun untuk mencapai target di bawah Rp200 triliun diperkirakan hanya mengurangi pertumbuhan ekonomi sekitar 0,04–0,07 poin persentase.
Di sisi lain, pemerintah berencana meningkatkan bantuan sosial untuk membantu mengurangi dampak penyesuaian anggaran MBG.
Bersama dengan tren penurunan harga minyak dunia, langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi tekanan fiskal dan menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (Aldo Fernando)
