Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang kerja bagi ribuan warga melalui program padat karya yang disiapkan sebagai bantalan sosial untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Sebanyak 2.843 lowongan kerja akan dibuka secara bertahap dengan proses rekrutmen yang diklaim berlangsung secara terbuka dan transparan.
Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kerja sementara bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga daya beli warga di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi sebagian kelompok masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan peserta dilakukan melalui sistem terbuka sehingga tidak memberikan ruang bagi praktik nepotisme maupun penggunaan orang dalam.
Menurut dia, masyarakat juga dapat ikut mengawasi jalannya proses seleksi karena seluruh tahapan dilakukan secara transparan tanpa adanya interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
"Kalau ini karena semua sistemnya sangat terbuka, enggak mungkin ordal. Karena sistemnya terbuka dan orang bisa melihat, mengontrol untuk itu. Enggak ada interaksi sama sekali," ujar Pramono dalam keterangan yang dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Sabtu, 20 Juni 2026.
Pramono juga meminta seluruh dinas terkait untuk mempercepat proses pembukaan lowongan agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan program padat karya menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial dan membantu warga memperoleh penghasilan.
"Nanti beberapa dinas saya sudah minta untuk segera dibuka. Dalam minggu-minggu depan ini harus sudah ada. Karena memang kebutuhan untuk membuat bantalan sosial lebih baik itu diperlukan," ujarnya.
Program Padat Karya Dibuka BertahapProgram padat karya akan dilaksanakan secara bertahap dan menjadi bagian dari kebijakan bantuan sosial produktif bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sementara.
Pada tahap awal, program direncanakan berlangsung selama tiga bulan. Namun pelaksanaannya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan lapangan serta hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim mengatakan program tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi masyarakat dari tingkat bawah melalui penyediaan lapangan kerja yang inklusif.
