jpnn.com, JAKARTA - Lembaga riset independen di bidang ekonomi, politik, dan kebijakan publik, InFast Bestari, resmi diperkenalkan kepada publik.
Lembaga yang menghimpun akademisi, praktisi, teknokrat, pejabat publik hingga aktivis sosial itu berkomitmen menjadi jembatan antara dunia pengetahuan dan pengambilan kebijakan demi mendorong Indonesia yang maju, adil, dan beradab.
BACA JUGA: Analisis Kebijakan Publik dan Hukum dalam Perspektif SK Dapur 3T BGN
Direktur Eksekutif InFast Bestari Gede Sandra menegaskan lembaganya tidak hadir sebagai alat kekuasaan maupun oposisi yang hanya mengkritik pemerintah.
“Kami hadir bukan untuk menjadi alat kekuasaan, juga bukan oposisi yang sekadar mengkritik," ujar Gede, pada Jumat (19/6).
BACA JUGA: Tabung Harmoni Hijau Polda Riau Integrasikan Kepentingan Sosial, Ekologi & Kebijakan Publik
"InFast Bestari ingin menjadi mitra kritis yang menyajikan analisis berbasis bukti untuk membantu proses perumusan kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” lanjutnya.
Menurut dia, InFast Bestari bakal aktif menggelar berbagai kegiatan riset, mulai dari Focus Group Discussion (FGD), penelitian, diseminasi hasil kajian hingga dialog kebijakan publik.
Kajian yang dilakukan tidak terbatas pada isu ekonomi, tetapi juga mencakup tata kelola sumber daya alam, reformasi birokrasi, kebijakan sosial hingga lingkungan hidup.
Sebagai agenda perdana, InFast Bestari menggelar FGD bertajuk Pergeseran Orientasi Ekonomi Indonesia: Kapitalisme Negara di Bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Forum tersebut menghadirkan akademisi dan praktisi dari berbagai latar belakang untuk mengupas kecenderungan menguatnya peran negara dalam perekonomian nasional atau yang dikenal sebagai state capitalism.
Ekonom itu menegaskan pemilihan tema itu bukan berarti InFast Bestari hanya berfokus pada isu kapitalisme negara.
“Kapitalisme negara adalah salah satu fenomena besar yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, dan kami merasa penting untuk menghadirkan ruang diskusi yang jernih dan berbasis data tentang arah kebijakan ini," jelas Gede.
Dia menilai konsep kapitalisme negara memiliki daya tarik besar bagi investor global karena menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Gede menuturkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi magnet bagi pasar dan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Pasar itu prinsipnya mencari untung, dan ketika perekonomian sebuah negara itu tumbuh dengan tinggi, itu artinya pasar atau investor yang masuk itu akan bisa mendapatkan untung yang juga besar,” tuturnya.
Meski demikian, Gede mengingatkan keberhasilan model ekonomi tersebut sangat bergantung pada pembenahan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik InFast Bestari Muhammad Ridha menilai paradigma yang menyerahkan perekonomian sepenuhnya kepada mekanisme pasar sudah tidak lagi relevan.
Menurut Ridha, kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian, krisis ekonomi, hingga dampak pandemi Covid-19 membuat Indonesia perlu mengubah orientasi kebijakan ekonominya.
“Pergeseran orientasi ini menjadi keharusan, ya. Karena kita menghadapi ketidakpastian global, lalu kemudian, apa, krisis ekonomi yang masih tetap berlangsung, dan juga jangan lupakan juga faktor efek Covid yang masih ada sampai sekarang,” ujar Ridha. (dit/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
