Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan setuju dengan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya diadakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada guru-guru honorer di daerah.
Motor listrik itu merupakan pengadaan di era eks Kepala BGN sekaligus tersangka kasus korupsi MBG, Dadan Hindayana. Menurutnya, kendaraan itu sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal karena telah menggunakan anggaran negara.
"Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN, Ibu Arumsari (Agustina Arumsari) agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara,” ungkap Yahya kepada wartawan, Sabtu (20/6).
Ia menjelaskan, dalam rapat bersama Komisi IX DPR yang digelar secara tertutup pada Senin (15/6) lalu, Arum sempat menyampaikan adanya rencana pemanfaatan motor listrik tersebut untuk guru honorer.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ungkapnya.
Yahya menegaskan sejak awal dirinya tidak sepakat dengan pengadaan kendaraan tersebut oleh BGN. Ia menilai motor listrik tidak dibutuhkan untuk mengelola dapur MBG.
"Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” tutur Yahya.
Yahya juga menyoroti minimnya informasi yang diterima Komisi IX DPR terkait proses pengadaan kendaraan tersebut. Menurutnya, Komisi IX tidak pernah memperoleh laporan sehingga fungsi pengawasan tidak dapat dijalankan.
"Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut. Sehingga tidak bisa melakukan pengawasan,” jelas dia.
Yahya pun mengkritik penyedia tidak bekerja secara profesional karena tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purnajual yang memadai.
"Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat servicenya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait pengadaan motor listrik yang menjadi sorotan dan saat ini tengah berada dalam proses penanganan Kejaksaan Agung. BGN memastikan seluruh belanja yang dilakukan pada 2025, termasuk pengadaan motor listrik, akan diaudit dan dievaluasi.
Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara, Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penelusuran terhadap berbagai pengadaan barang yang dilakukan sebelum kepemimpinan baru di BGN.
“Cukup. Kemarin dibilang akan diaudit. Gini saja, secara umum. Saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang,” kata Sari kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Menurut Sari, BGN sedang menyisir seluruh belanja yang dilakukan pada tahun anggaran 2025 untuk memastikan manfaat dan relevansinya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu,” ujarnya.
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sekitar 17.600 motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tersimpan di gudang kawasan Sentul dan Cikarang. Langkah tersebut dilakukan di tengah penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, motor-motor tersebut saat ini masih berada di gudang penyedia dan belum disalurkan kepada mitra BGN.
“Ya, kurang lebih 17.600 (motor),” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Pidana Khusus Kejagung, Kamis (18/6).
“Yang sudah disegel di daerah Sentul (dan) Cikarang,” sambungnya.
