jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta PT PLN (Persero) untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan dalam mengatasi berbagai kendala yang menyebabkan terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik.
Menurutnya, dari sisi ketersediaan pasokan nasional, pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat memadai melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
BACA JUGA: Pemadaman Listrik PLN Bikin Traffic Light di Samsat Bandung Padam
Bambang menjelaskan pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi DMO batu bara sebesar 192 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tahun 2026.
Alokasi tersebut merupakan penugasan pasokan batu bara yang telah ditetapkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha pertambangan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), khususnya untuk menjamin kebutuhan batu bara sektor ketenagalistrikan nasional yang didominasi oleh PLN.
BACA JUGA: Keandalan Logistik Batu Bara Dinilai Penting bagi Stabilitas Pasokan Listrik
Dia menyebut dengan alokasi DMO sebesar 192 juta ton yang telah disiapkan pemerintah, sesungguhnya dari sisi ketersediaan pasokan batu bara nasional tidak ada persoalan.
"Kebutuhan batu bara PLN tahun ini sekitar 154 juta ton, sementara pemerintah telah menugaskan pasokan yang jauh lebih besar melalui skema DMO. Karena itu, apabila masih terdapat kendala pasokan ke pembangkit, PLN perlu bergerak cepat menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan," ujar Bambang.
Menurut Bambang, dari alokasi DMO yang telah disediakan pemerintah, realisasi kontrak pasokan batu bara PLN hingga saat ini baru mencapai sekitar 134 juta ton.
Artinya, masih terdapat sekitar 20 juta ton kebutuhan yang perlu segera diamankan melalui kontrak dan penyerapan pasokan hingga akhir tahun 2026.
Oleh karena itu, PLN perlu lebih proaktif merealisasikan pasokan yang telah dialokasikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional pembangkit listriknya sendiri.
Menurutnya, PLN perlu memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemasok batu bara, meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, serta memastikan sistem distribusi dan logistik berjalan secara optimal.
Langkah-langkah tersebut penting agar pasokan batu bara yang telah dialokasikan pemerintah dapat terserap dan tersalurkan dengan baik ke seluruh pembangkit listrik.
Bambang menegaskan keandalan pasokan listrik merupakan kebutuhan strategis yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan iklim investasi nasional.
Oleh karena itu, setiap potensi gangguan pada pasokan energi primer harus dapat diantisipasi dan diselesaikan secara cepat.
Komisi XII DPR RI, lanjut Bambang, akan terus melakukan pengawasan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan energi primer sektor ketenagalistrikan guna memastikan pasokan listrik nasional tetap aman dan andal.
Dia menilai sinergi antara pemerintah, PLN, dan perusahaan pemasok batu bara perlu terus diperkuat untuk menjaga ketahanan energi nasional.
"Kami mendukung langkah pemerintah yang telah memastikan ketersediaan batu bara melalui kebijakan DMO. Sekarang yang diperlukan adalah langkah cepat dan terukur dari PLN untuk merealisasikan dan menyerap pasokan yang telah dialokasikan Kementerian ESDM," ujar Bambang.
Dengan pasokan yang sudah disiapkan pemerintah, kata dia, tidak seharusnya ada alasan terjadinya kekurangan batu bara untuk pembangkit.
"Yang perlu dipastikan adalah seluruh alokasi tersebut dapat dikontrak, diserap, dan dimanfaatkan secara optimal sehingga operasional pembangkit tetap terjaga dan pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu," ujar Legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
