REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sinergi antara DPR, pemerintah, dan otoritas keuangan penting untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang aktif membangun komunikasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan berbagai elemen masyarakat disebut menjadi salah satu upaya menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika yang berkembang.
Ketua Umum KBPP Polri periode 2026-2031 AH Bimo Suryono mengatakan, tantangan ekonomi saat ini membutuhkan respons yang terkoordinasi dari berbagai institusi negara. Menurut dia, komunikasi yang dibangun DPR bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun sosial.
- BI Masih Berpeluang Naikkan Suku Bunga jika Tekanan Rupiah Berlanjut
- Pelemahan Rupiah, Legislator Komisi XI Ingatkan Pentingnya Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor
- Ekonom Sebut Kesepakatan Damai AS-Iran Jadi Angin Segar bagi IHSG dan Rupiah
“Komunikasi yang dibangun dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas nasional,” ujar Bimo dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Bimo menilai koordinasi yang dilakukan terhadap berbagai isu strategis, mulai dari sektor pertambangan, kebijakan fiskal, hingga penguatan sektor keuangan nasional, dapat membantu menjaga kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Menurut dia, sinergi tersebut juga melibatkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), lembaga jasa keuangan, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kolaborasi antarlembaga dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Selain itu, Bimo menilai koordinasi antara DPR, pemerintah, dan Polri juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan yang menjadi salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Ia juga mengapresiasi langkah Dasco yang membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat. Menurut Bimo, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dijaga melalui komunikasi dan musyawarah.
“Demokrasi akan semakin berkualitas apabila seluruh pihak mengedepankan komunikasi, bukan konfrontasi. Aspirasi harus didengar, tetapi stabilitas bangsa juga harus tetap dijaga sebagai kepentingan bersama,” katanya.
Dari sisi ekonomi, Bimo menilai sejumlah indikator masih menunjukkan perlunya koordinasi yang kuat di tengah dinamika global. Pada penutupan perdagangan Jumat (19/6/2026), IHSG berada di level 6.177, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp17.804 per dolar AS.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih dipengaruhi perkembangan global sehingga diperlukan kebijakan yang konsisten dan sinergi antarlembaga untuk menjaga optimisme pelaku usaha maupun investor.
“Tantangan ekonomi global tidak dapat dihadapi oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa agar perekonomian nasional tetap tumbuh dan mampu menghadapi berbagai gejolak eksternal,” ujar Bimo.
Ia menambahkan, sinergi antara DPR, pemerintah, BI, OJK, BEI, perbankan nasional, termasuk Himbara, serta Polri menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia.
