JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menilai, negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan tanpa ada kekuatan penyeimbang merupakan ciri negara otoriter.
Hal tersebut disampaikan Deddy saat menanggapi pernyataan sejumlah partai politik yang mempertanyakan posisi politik PDI-P.
“Saya heran mengapa partai lain terkesan tidak ikhlas jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan,” kata Deddy, dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
“Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok,” tambah dia.
Deddy menekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.
Baca juga: Legislator PDI-P Ungkap Curhat Sesama Anggota Dewan soal Tak Bebas Kritik Pemerintah
Oleh karena itu, perbedaan posisi politik sangat wajar dan sehat bagi demokrasi Tanah Air.
Deddy menyarankan, Partai Golkar yang mempertanyakan posisi partainya fokus menangani pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah, ketimbang mempertanyakan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, PDI Perjuangan bukan partai yang selalu ingin berada dalam lingkar kekuasaan, baik saat menang maupun kalah dalam pemilu, seperti yang ia sematkan kepada Golkar.
“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ujar dia.
Ia mengakui, posisi di dalam pemerintahan memberi keuntungan bagi partai politik karena membuka akses terhadap kekuasaan.
Namun, Deddy mengaku heran jika ada pihak yang justru mempersoalkan partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” ujar dia.
Baca juga: PDI-P Jelaskan Posisi Penyeimbang: Dukung yang Baik tapi Tetap Bisa Kritik
Terkait pernyataan “apa yang diseimbangkan” seperti disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji, menurut dia jawabnya sudah sangat jelas, yakni fungsi checks and balances DPR terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan kekuasaan.
“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” ujar dia.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tambah dia.
