jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat menilai publik berhak mengetahui secara jelas posisi politik PDI Perjuangan (PDIP), apakah menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang.
Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan tidak ada yang salah dengan pilihan politik yang diambil PDIP.
BACA JUGA: Deddy Yevri Tegaskan PDIP Tidak Seperti Golkar yang Kalah atau Menang Ngebet Ikut Berkuasa
Menurut dia, baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi.
"Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
BACA JUGA: Sentil Golkar, PDIP: Lebih Baik Urus Listrik Padam Daripada Sibuk Urusi Kami
Herzaky menjelaskan kejelasan posisi politik penting agar masyarakat dapat memahami arah perjuangan sebuah partai sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.
Dia mencontohkan pengalaman Partai Demokrat ketika berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade.
BACA JUGA: Golkar Soroti Sikap Politik PDIP, Sarmuji: Selama Ini Apa yang Diseimbangkan?
Saat itu, kata Herzaky, Demokrat mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
"Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri," ujarnya.
Herzaky mengatakan Demokrat menghormati pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut partainya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres.
Namun demikian, Demokrat menilai posisi tersebut perlu tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
"Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," tutur Herzaky.
Menurut dia, demokrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara partai-partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
"Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," ucap Herzaky.
Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat menegaskan dan menjalankan posisi politiknya secara konsisten demi memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
"Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkas Herzaky.(kkp/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra
