Wamena (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI mendorong Papua Pegunungan (Papeg) menjadi pelindung hutan tropis Indonesia dan dunia dalam upaya menyerap emisi gas karbon.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Prof. Haruni Krisnawati dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu, mengatakan kondisi hutan Papua Pegunungan relatif masih sangat baik sesuai pemaparan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Wasuok D. Siep.
“Lebih dari 80 persen hutannya masih terjaga dengan baik. Kami berharap Papua Pegunungan menjadi provinsi yang menjadi benteng dalam menjaga hutan tropis Indonesia,” katanya.
Menurut dia, dengan keterlibatan langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan pemerintah delapan kabupaten, percepatan pembangunan yang mengedepankan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dapat tetap terjaga di daerah tersebut.
“Kami berharap setiap pembangunan di Papua Pegunungan tetap menjaga keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga hutannya tetap terawat dengan baik. Percepatan pembangunan terus berjalan dan masyarakat dapat hidup sejahtera,” ujarnya.
Dia menjelaskan, setelah rencana kerja subnasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 terbentuk, Papua Pegunungan dapat menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan hutan secara lestari untuk memperoleh dukungan dari tingkat nasional maupun internasional.
“Dengan adanya rencana kerja tersebut, dapat dipastikan dukungan dari pemerintah pusat maupun pihak internasional akan datang ke Papua Pegunungan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik ke depannya,” katanya.
Dia menambahkan, Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan program yang sangat penting untuk menerjemahkan dan menghubungkan komitmen nasional Indonesia terhadap agenda iklim global dengan kebutuhan pembangunan di Papua Pegunungan.
“Kita tahu sektor kehutanan menjadi faktor utama dalam mendukung target pengurangan emisi Indonesia. Hampir 60 persen target pengurangan emisi gas rumah kaca dibebankan kepada sektor FOLU (Forestry and Other Land Use), sehingga diperlukan kerja sama semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah Papua Pegunungan, tetapi juga pihak swasta, akademisi, kelompok masyarakat, serta media untuk mendukung pencapaian target tersebut,” ujarnya.
Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan program nasional yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap karbon bersih pada 2030, sehingga jumlah emisi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan karbon yang diserap oleh hutan, gambut, dan mangrove.
Data penelusuran ANTARA menyebutkan, Papua Pegunungan memiliki kawasan hutan seluas sekitar 5,12 juta hektare yang tersebar di delapan kabupaten. Sebagian besar kawasan tersebut masih terjaga dengan baik dan menjadi salah satu bentang hutan tropis penting di Indonesia.
Sementara itu, luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan sekitar 52.203 kilometer persegi atau 5,22 juta hektare. Dengan demikian, kawasan hutan mencapai sekitar 98 persen dari luas wilayah provinsi. Namun, angka ini merupakan luas kawasan hutan menurut fungsi tata ruang kehutanan, bukan berarti seluruhnya masih berupa tutupan hutan alami.
Baca juga: Pengelolaan mangrove jadi strategi FOLU Net Sink 2023 Bali
Baca juga: KLHK dan Pemprov Kepri mulai susun rencana kerja Folu Net Sink 2030
Baca juga: KLHK ajak masyarakat adat Papua Barat dukung aksi FOLU Net Sink
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Prof. Haruni Krisnawati dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu, mengatakan kondisi hutan Papua Pegunungan relatif masih sangat baik sesuai pemaparan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Wasuok D. Siep.
“Lebih dari 80 persen hutannya masih terjaga dengan baik. Kami berharap Papua Pegunungan menjadi provinsi yang menjadi benteng dalam menjaga hutan tropis Indonesia,” katanya.
Menurut dia, dengan keterlibatan langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan pemerintah delapan kabupaten, percepatan pembangunan yang mengedepankan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dapat tetap terjaga di daerah tersebut.
“Kami berharap setiap pembangunan di Papua Pegunungan tetap menjaga keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga hutannya tetap terawat dengan baik. Percepatan pembangunan terus berjalan dan masyarakat dapat hidup sejahtera,” ujarnya.
Dia menjelaskan, setelah rencana kerja subnasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 terbentuk, Papua Pegunungan dapat menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan hutan secara lestari untuk memperoleh dukungan dari tingkat nasional maupun internasional.
“Dengan adanya rencana kerja tersebut, dapat dipastikan dukungan dari pemerintah pusat maupun pihak internasional akan datang ke Papua Pegunungan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik ke depannya,” katanya.
Dia menambahkan, Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan program yang sangat penting untuk menerjemahkan dan menghubungkan komitmen nasional Indonesia terhadap agenda iklim global dengan kebutuhan pembangunan di Papua Pegunungan.
“Kita tahu sektor kehutanan menjadi faktor utama dalam mendukung target pengurangan emisi Indonesia. Hampir 60 persen target pengurangan emisi gas rumah kaca dibebankan kepada sektor FOLU (Forestry and Other Land Use), sehingga diperlukan kerja sama semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah Papua Pegunungan, tetapi juga pihak swasta, akademisi, kelompok masyarakat, serta media untuk mendukung pencapaian target tersebut,” ujarnya.
Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan program nasional yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap karbon bersih pada 2030, sehingga jumlah emisi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan karbon yang diserap oleh hutan, gambut, dan mangrove.
Data penelusuran ANTARA menyebutkan, Papua Pegunungan memiliki kawasan hutan seluas sekitar 5,12 juta hektare yang tersebar di delapan kabupaten. Sebagian besar kawasan tersebut masih terjaga dengan baik dan menjadi salah satu bentang hutan tropis penting di Indonesia.
Sementara itu, luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan sekitar 52.203 kilometer persegi atau 5,22 juta hektare. Dengan demikian, kawasan hutan mencapai sekitar 98 persen dari luas wilayah provinsi. Namun, angka ini merupakan luas kawasan hutan menurut fungsi tata ruang kehutanan, bukan berarti seluruhnya masih berupa tutupan hutan alami.
Baca juga: Pengelolaan mangrove jadi strategi FOLU Net Sink 2023 Bali
Baca juga: KLHK dan Pemprov Kepri mulai susun rencana kerja Folu Net Sink 2030
Baca juga: KLHK ajak masyarakat adat Papua Barat dukung aksi FOLU Net Sink
