JAKARTA, DISWAY.ID - Founder CELIOS yang juga seorang peneliti penerima beasiswa LPDP, Media Askar Wahyudi melontarkan kritik keras terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengaku marah karena berbagai peringatan yang disampaikan melalui kajian akademik sebelum program dijalankan tidak mendapat perhatian, sementara dugaan korupsi dan berbagai persoalan yang sebelumnya diprediksi kini mulai terungkap.
Dalam program Satu Meja Kompas TV, menurutnya, sejak 2024 pihaknya telah menyusun studi yang memetakan berbagai risiko dalam pelaksanaan MBG, mulai dari potensi korupsi, pembentukan vendor besar, persoalan pengawasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga risiko keracunan.
Namun, berbagai masukan tersebut dinilai tidak direspons secara memadai oleh pemerintah sebelum program dijalankan.
BACA JUGA:DPR Sebut BGN Siap Efisiensi MBG Rp70 Triliun, Mahasiswa Teriak: Kapan?
“Kalau bicara soal mendengar masukan, masukan itu seharusnya diterima sebelum kebijakan dijalankan. Jadi ketika korupsi sudah terjadi, apakah masyarakat salah jika menuntut pemerintah?” ujarnya.
Ia menilai masalah yang muncul saat ini seharusnya dapat dicegah apabila kebijakan sejak awal disusun berdasarkan kajian akademik yang kuat, dilengkapi uji coba yang memadai, serta tata kelola yang ketat.
Karena itu, ia menyesalkan kondisi yang terjadi setelah program berjalan sekitar satu setengah tahun, ketika berbagai peringatan yang pernah disampaikan justru menjadi kenyataan.
BACA JUGA:GAPEMBI Soal Edaran MBG Disetop Saat Libur Sekolah: Kami Tak Menolak, Fokus Tata Kelola!
“Dan kalau boleh jujur, setelah satu setengah tahun, apakah saya marah? Ya, saya marah. Saya penerima beasiswa LPDP. Saya melakukan apa yang saya bisa, yaitu membuat studi. Saya ingin tidak ada korupsi, dan kami sudah mengeluarkan studi itu. Namun sekarang korupsi benar-benar terjadi. Triliunan rupiah uang sudah hilang,” tegasnya.
Menurutnya, ia setuju dengan langkah yang dilakukan mulai dari penangkapan, perombakan pimpinan, hingga moratorium dan lima poin reformasi total di BGN.
Namun ini semua sudah terlanjur terjadi.
“Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar. Sudah satu setengah tahun kerusakan terjadi. Lumbung sudah terbakar, korupsi sudah terjadi. Bahkan enam bulan sebelum MBG dijalankan, kami sudah mengumpulkan data dan mengeluarkan studi. Pada 2024, sebelum MBG berjalan, kami sudah menyampaikan bahwa 46% masyarakat mengendus adanya potensi korupsi,” tegasnya.
BACA JUGA:BGN Pangkas Penerima MBG di Jawa, Sasar Anak yang Butuh Intervensi Gizi
Pada 2024 pihaknya juga sudah mengingatkan agar tidak membentuk vendor-vendor besar. Serahkan kepada sekolah dan komunitas UMKM lokal.
- 1
- 2
- »
