jpnn.com - Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengaku belum menemukan hal substantif dan solutif dalam berbagai kritik yang disampaikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurutnya, hal itu menjadi disayangkan karena PDIP pernah berkuasa dan punya pengalaman mengelola persoalan yang tidak sederhana.
BACA JUGA: Demokrat Minta PDIP Tegaskan Posisi Politik, Herzaky: Publik Butuh Kejelasan
“Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ujar Misbakhun kepada awak media, Minggu (21/6).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DEPINAS) SOKSI itu menyadari sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal.
BACA JUGA: Deddy Yevri Tegaskan PDIP Tidak Seperti Golkar yang Kalah atau Menang Ngebet Ikut Berkuasa
Namun, kata Misbakhun, setiap partai semestinya tetap menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten terhadap pemerintahan terpimpin.
Ketua Komisi XI DPR itu menegaskan tidak elok apabila partai politik ikut menikmati apresiasi ketika kebijakan pemerintah disambut baik rakyat.
BACA JUGA: Gibran Bagi-Bagi Sepeda Lagi
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin," ujar Misbakhun.
Sebaliknya, kata legislator Dapil II Jawa Timur itu, partai langsung buru-buru mengambil jarak berlebihan ketika pemerintah menghadapi kebijakan sulit dan kurang populer.
Menurut Misbakhun, parpol hendaknya tidak bermain dua kaki dengan memilih satu posisi, yakni memutuskan di dalam atau di luar kekuasaan.
"Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” ujar dia.
Misbakhun menuturkan rakyat tidak ingin melihat sikap politik ambigu. Kejelasan sikap politik menjadi bagian dari pendidikan demokrasi.
“Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi,” kata Misbakhun.
Dia mendorong seluruh partai politik mengedepankan politik kerja bersama. Alasannya, berbagai persoalan bangsa saat ini tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan.
"Tugas seluruh elite politik ialah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat," katanya.
Misbakhun menyebutkan kritik terhadap pemerintah menjadi bagian wajar dalam demokrasi dan harus dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
Dia meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak alergi terhadap kritik, bahkan menindaklanjutinya.
Misbakhun mencontohkan berbagai kritik soal dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang kemudian ditindaklanjuti nyata.
“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum,” kata dia.(ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Ungkap Temuan dari Penggeledahan Kantor Imigrasi Bali
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
