JAKARTA, KOMPAS — Menjelang suksesi kepemimpinan pada Muktamar ke-35, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama atau PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal. Di tengah dinamika organisasi, ia menyerukan agar seluruh jajaran pengurus menanggalkan potensi gesekan dan mengedepankan ketulusan khidmah agar transisi kepemimpinan tetap berada dalam koridor persatuan serta jauh dari polemik yang dapat memecah belah jamiyah.
Seruan tersebut disampaikan Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2026 di Pondok Pesantren Alfalah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026) malam. Forum ini menjadi ajang konsolidasi untuk mematangkan berbagai agenda krusial sebelum perhelatan Muktamar ke-35 pada 1-5 Agustus 2026.
Suasana tenang di Ploso saat pembukaan ini kontras dengan ketegangan yang sempat menyelimuti PBNU, akhir tahun lalu. Pada November 2025, konflik internal sempat memuncak dengan adanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang memberhentikan Gus Yahya dari jabatan ketua umum. Namun, islah di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada akhir Desember 2025 menjadi titik balik. Percepatan Muktamar ke-35 pun disepakati sebagai jalan keluar mengakhiri konflik internal.
"Mari sesudah ini sampai akhir nanti kita laksanakan proses yang harus kita lalui ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kejujuran, dengan menghindari apapun yang berpotensi menimbulkan kontroversi maupun pertentangan baru," ujar Gus Yahya.
Selain itu, Gus Yahya mengajak seluruh elemen Nahdliyin untuk kembali menyandarkan pengabdian pada niat yang murni. Harapannya, setiap pemikiran, upaya, dan tenaga yang dicurahkan sepanjang rangkaian forum ini dapat dipusatkan sepenuhnya demi menghadirkan kemaslahatan bagi masa depan jemaah maupun jamiyah.
"Mari kita laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghadirkan permusyawaratan, menghadirkan kebersamaan, dan menghadirkan gagasan-gagasan yang akan kita abdikan untuk kemaslahatan jamiyah ini," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengingatkan bahwa keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada integritas kepemimpinan ulama. Dalam khotbah iftitahnya, ia mengibaratkan organisasi layaknya tiang kemah yang membutuhkan pasak-pasak penguat. Jika pasak yang diibaratkan sebagai pengurus yang tulus dicabut, tiang kepemimpinan akan goyah.
"Jami’ah kita hari ini dan masa depan sangat membutuhkan ulama yang memberikan kekuatan nyata di tengah umat, bukan sekadar simbol," ucap Miftachul.
Ia menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama harus menempuh jalan yang praktis dan serius dengan berpegang pada prinsip jihad dan ijtihad. Prinsip tersebut menuntut segenap pengurus untuk mencurahkan seluruh tenaga serta melakukan upaya keras dalam merespons persoalan umat dengan landasan ilmu yang benar.
Secara terpisah, Sekretaris Organizing Committee Amin Said Husni menegaskan bahwa Munas dan Konbes NU di Ploso ini akan menjadi forum yang menentukan arah masa depan NU. Muktamar, sebagai forum tertinggi organisasi, nantinya akan memilih Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU periode mendatang.
"Insya Allah di Munas Konbes ini, (lokasi Muktamar) itu akan diputuskan,” katanya.
Ketua Steering Committee KH Ahmad Said Asrori menjelaskan, pemilihan Pesantren Ploso didasarkan pada ikatan batin NU dengan tradisi pesantren. Ia merujuk pesan Gus Dur bahwa pesantren adalah "NU kecil" dan NU adalah "pesantren besar".
"NU tidak bisa meninggalkan pesantren, pesantren tidak bisa meninggalkan NU," ujarnya.
Adapun penutupan Munas dan Konbes yang akan dipusatkan di Bangkalan, Madura, dipilih sebagai bentuk penghormatan historis. Di sana Syaikhona Muhammad Khalil memberikan isyarat pendirian NU kepada KH Hasyim Asy'ari.
"Kita ingin mengingatkan kembali sejarah kepada anak-anak muda. Di Bangkalan nanti, kita akan menggelar istigasah dan mujahadah, memohon langsung melalui tawasul kepada para ulama muassis NU," kata Asrori.
Sementara itu, belasan masyayikh dan pengasuh pondok pesantren menyampaikan pernyataan bersama menjelang Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026. Pernyataan bertajuk “Seruan Masyayikh Jelang Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama” itu lahir dari forum Ramah Tamah Masyayikh Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Sabtu (20/6/2026).
Sebanyak 13 ulama senior turut menandatangani seruan tersebut, mulai dari jajaran Mustasyar PBNU di antaranya KH Nurul Huda Jazuli, KH Anwar Manshur, dan Prof Dr KH Ma’ruf Amin, hingga Rais Syuriyah PBNU KH A Kafabihi Mahrus dan Syuriah PBNU KH Ali Akbar Marbun. Dukungan juga datang dari sejumlah Rais Syuriyah PWNU di berbagai daerah, antara lain KH Ubaidillah Shodaqoh (PWNU Jawa Tengah), KH Ali Kholil (PWNU Kalimantan Timur), dan KH Mas’ud Masduqi (PWNU DIY).
Poin pertama dari seruan itu menyoroti rencana perubahan syarat dan mekanisme pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Para masyayikh meminta agar pengaturan AHWA tetap menjaga karakternya sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman ilmu dan keteladanan akhlak, bukan representasi kewilayahan maupun jabatan struktural.
“Usulan penambahan syarat calon anggota AHWA harus pengurus syuriyah dan didasarkan representasi kewilayahan harus dibatalkan. Demikian juga, usulan pengubahan larangan rangkap jabatan politik bagi pengurus harus dibatalkan,” demikian disebutkan dalam seruan tersebut.
Poin kedua menyangkut lokasi Muktamar. Para masyayikh berharap Muktamar PBNU 2026 digelar di lingkungan pondok pesantren sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah. Mereka juga meminta seluruh peserta dan penyelenggara Munas serta Konbes senantiasa menjaga ketertiban, akhlak, dan adab musyawarah sepanjang forum berlangsung.
“Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Nahdlatul Ulama, mempersatukan hati seluruh warganya, membimbing para pemimpinnya, serta melimpahkan keberkahan kepada para ulama, masyayikh, santri, dan seluruh pengabdi jam’iyah,” demikian penutup seruan tersebut.
