jpnn.com - JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pasokan batu bara ke PT PLN (Persero) aman.
Menurut Bahlil, persoalan pemadaman listrik bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
BACA JUGA: Pemadaman Listrik pada Jam-jam Produktif Bikin Sektor Usaha dan Industri Menjerit
Dia menjelaskan bahwa pemadaman listrik terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional serta distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.
"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman," kata Menteri Bahlil dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu (21/6).
BACA JUGA: Pemadaman Listrik Berulang, Firman Ancang-ancang Menuntut Ganti Rugi
Dia menyatakan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional. Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, dia mengatakan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180-190 juta ton. Jumlah itu jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional.
Menurut Bahlil, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN. "Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ungkapnya.
BACA JUGA: Terima Mahasiswa Demo, Dasco Langsung Telepon Bahlil dan Kepala BGN di DPR
Lebih lanjut Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin.
Bahlil meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional, serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang.
"Saya sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," papar Bahlil.
Dia menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Oleh karena itu, pelaksanaan teknis di lapangan kini menjadi fokus utama yang harus segera dituntaskan oleh PLN.
"Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya. Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik terjadi akibat kendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN.
"Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
