Grid.ID - Dedi Mulyadi 70 ribu siswa dijamin masuk sekolah swasta. Gubernur Jabar klarifikasi isu kerja sama dengan BMPS.
Dedi Mulyadi kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, kebijakan Gubernur Jawa Barat itu jadi sorotan mengenai sistem penerimaan murid baru.
Terbaru, 70 ribu siswa dijamin bisa masuk sekolah swasta. Dedi Mulyadi klarifikasi isu kerja sama dengan BMPS.
Dedi Mulyadi menyatakan sekitar 70 ribu hingga 80 ribu calon siswa baru yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri dalam pelaksanaan SPMB 2026 tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
Ia menjelaskan, Government of West Java Province akan menanggung biaya pendidikan para calon siswa tersebut agar bisa bersekolah di lembaga pendidikan swasta yang telah menjalin kesepakatan dengan pemerintah.
Menurut Dedi Mulyadi, program ini akan tetap dilaksanakan meskipun mendapat penolakan dari BMPS, yang sebelumnya membantah adanya kerja sama antara sekolah swasta dan Pemprov Jabar.
Ia juga menegaskan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah berlangsung secara langsung dengan pihak sekolah swasta, bukan melalui organisasi atau asosiasi pendidikan tertentu.
"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MOU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," ujar Dedi, Sabtu (20/6/2026), dikutip dari TribunJabar.id.
Dedi Mulyadi menyebut kepastian terkait pembiayaan bagi siswa yang gagal lolos ke sekolah negeri didapat setelah Government of West Java Province mengadakan pembahasan bersama Ministry of Primary and Secondary Education of Indonesia.
Berdasarkan data perhitungan pemerintah daerah, jumlah siswa tingkat SMA yang belum tertampung di sekolah negeri pada tahun ini diperkirakan mencapai 70 ribu hingga 80 ribu orang. Meski demikian, angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," katanya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa hingga kini sekitar 700 sekolah swasta telah menyatakan siap menjadi mitra Government of West Java Province. Komitmen tersebut disampaikan melalui surat pernyataan yang sudah diterima oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang dikumpulkan Pemprov Jabar, jumlah sekolah swasta yang diproyeksikan ikut serta dalam program ini bahkan bisa mencapai sekitar 800 sekolah.
"Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," ucapnya.
Dengan jumlah sekolah yang telah menyatakan bergabung, Dedi optimistis seluruh siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memperoleh akses pendidikan tanpa terkendala biaya.
"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," katanya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi beberkan kondisi SPMB Jabar 2026. Gubernur Jawa Barat sebut sekolah negeri belum bisa tampung semua siswa.
Menurut Dedi Mulyadi, situasi tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada masyarakat, melainkan menjadi gambaran bahwa pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam menghadirkan layanan pendidikan yang mampu menjangkau seluruh calon siswa.
Pernyataan itu disampaikan Dedi setelah aksi protes para orangtua siswa di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat menjadi sorotan. Mereka menyuarakan keresahan karena anak-anaknya terancam tidak memperoleh bangku di sekolah negeri.
Dedi Mulyadi juga menilai pemerintah perlu bersikap terbuka dan mengakui berbagai kekurangan yang masih ada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Ia menjelaskan, kemarahan para orangtua merupakan hal yang wajar karena muncul dari kekhawatiran bahwa anak-anak mereka tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri.
"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi, dikutip dari Antara Jabar, Jumat (12/6/2026).
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya menyalahkan masyarakat atas kondisi yang terjadi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dedi Mulyadi mengakui bahwa kapasitas sekolah negeri di Jawa Barat saat ini masih belum sanggup menampung seluruh calon siswa yang mendaftar.
Menurutnya, keterbatasan tersebut bukan hanya disebabkan oleh jumlah sekolah yang masih kurang, tetapi juga oleh minimnya ketersediaan tenaga pengajar.
"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucap Dedi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekitar 444.000 siswa telah tercatat dalam sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Dari total tersebut, diperkirakan sekitar 70.000 hingga 77.000 siswa masih berpotensi belum mendapatkan tempat di sekolah negeri. (*)
Artikel Asli
