ASMAT, KOMPAS — Wakil Presiden Gibran Rakabuming berjanji akan memperjuangkan kehadiran program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ia mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan lokal, termasuk lembaga keagamaan seperti gereja. Keikutsertaan mereka dinilai mampu membuat pelaksanaan program prioritas pemerintah itu lebih efisien dan terukur.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran seusai meninjau Sekolah Lapang Sagu, di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026). Agenda itu menjadi bagian dari kunjungan kerjanya selama empat hari terakhir ke sejumlah daerah di wilayah Indonesia Timur, yakni Ende di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Gorontalo di Gorontalo, Manokwari di Papua Barat, hingga Kabupaten Asmat di Papua Selatan.
”Yang perlu kita highlight di sini, bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) di area-area 3T. MBG (Makan Bergizi Gratis), misalnya, harus kita perjuangkan di Asmat,” kata Wapres Gibran, di sela-sela kunjungan kerjanya itu.
Wapres Gibran sempat berbincang ihwal optimalisasi pelaksanaan program bersama para tokoh agama setempat, yakni para pastor yang bertugas di Katedral Salib Suci Agats. Hasil perbincangan itu membuka peluang kerja pelibatan gereja ataupun kantin-kantin sekolah untuk ikut membantu jalannya program itu, baik menjadi pemasok bahan baku atau turut serta menyediakan makanan.
Ide itu disampaikan oleh Wapres Gibran setelah melihat kondisi di wilayah-wilayah terpencil yang aksesnya serba terbatas. Dalam pandangannya, program itu bakal lebih efektif dijalankan jika diurus oleh pihak-pihak yang memang berada di lokasi. Keadaan itu juga bisa membuat program berjalan secara lebih luwes.
”Kalau dari saya pribadi, saya siap untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Dan yang paling mengerti kondisi lapangan, kondisi masyarakat, itu pasti kepala daerah dan tokoh agama,” kata Wapres Gibran.
Langkah itu juga berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal. Terlebih lagi, Gereja Katedral Salib Suci Agats mempunyai inisiatif untuk memberdayakan masyarakat setempat untuk membangun ketahanan pangannya lewat Sekolah Lapang Sagu.
Dalam program itu, segenap warga didorong untuk bertani sagu hingga budidaya lele. Mereka juga diajarkan melakukan aktivitas-aktivitas itu secara lebih modern dan efisien. Sebelumnya, mereka memperoleh pangan dengan cara meramu.
”Komoditas lokal seperti sagu harus kita dukung dan sebenarnya ini sudah berjalan lama, dan didukung juga oleh keuskupan,” kata Wapres Gibran.
Sementara itu, Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menyatakan, MBG sangat bermanfaat bagi warga dari daerah 3T seperti yang dipimpinnya itu. Apalagi sasarannya bukan hanya anak-anak sekolah, melainkan juga ibu hamil dan menyusui, serta anak balita. Luasnya sasaran penerima manfaat membuatnya terbantu menekan angka tengkes.
Selain itu, Safanpo menceritakan, sebagian besar warganya tidak mempunyai pekerjaan. Kondisi itu membuat perekonomian kebanyakan keluarga serba sulit. Bahkan, tak sedikit yang kesulitan menyediakan sarapan bagi anak-anak mereka. Tidak adanya sarapan ini turut memengaruhi tingginya angka ketidakhadiran siswa di sekolah.
”Sudah ada banyak perubahan yang kami rasakan dengan pelaksanaan MBG ini. Angka kehadiran anak di sekolah itu meningkat drastis. Sungguh sangat drastis. Anak-anak yang dulunya tidak mau ke sekolah karena tidak sarapan pagi di rumah, sekarang rajin ke sekolah karena mereka tahu siang hari dapat makan siang,” kata Safanpo.
Hanya, Safanpo mempunyai catatan ihwal mekanisme pelaksanaan program. Selama ini, pengelola program harus membentuk yayasan. Ia menilai, proses pengurusan yayasan sangat rumit dan membuat rentang kendali pengelolaan sangat panjang. Bagi daerah terpencil, tidak mudah jika harus bolak-balik bepergian ke kota demi mengurus kelengkapan administrasi.
Untuk itu, Safanpo mengusulkan, pelaksanaan MBG diserahkan ke sekolah, kampung, maupun gereja yang banyak melakukan pelayanan di distrik-distrik yang lokasinya terpencil. Mekanisme pelaksanaan yang berubah diyakininya bisa membuat program itu bisa menjangkau warga-warga yang tinggal di daerah jauh.
”Yang sekarang ini rumit. Rantai birokrasinya terlalu panjang,” kata Safanpo.
Sejauh ini, jelas Safanpo, baru ada enam titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG, yang terdapat di Kabupaten Asmat. Enam dapur itu terkonsentrasi pada satu distrik saja. Sementara, jumlah distrik yang berada di daerah itu mencapai 23 distrik.
”Sebenarnya yang kami butuhkan banyak, sedangkan dapur yang berfungsi baru enam titik,” tandas Safanpo.
