Adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang membayangi ribuan pekerja di berbagai perusahaan wilayah Jawa Timur hingga Jawa Barat.
IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengemukakan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang membayangi ribuan pekerja di berbagai perusahaan wilayah Jawa Timur hingga Jawa Barat.
Kekhawatiran tersebut mencuat pasca-kunjungan kerja yang dilakukannya bersama perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ke tiga provinsi strategis meliputi Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Menurut Said, bayang-bayang PHK ini dipicu oleh guncangan ekonomi global yang dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan antara Iran, Amerika Serikat (AS), serta Israel. Dampak perseteruan tersebut memicu ketidakstabilan harga minyak mentah internasional sekaligus menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang pada ujungnya menghantam daya tahan sektor industri domestik.
"Perang Iran melawan Amerika dan Israel yang tidak kunjung berhenti dan ada ketidakpastian harga minyak dunia, itu sangat memengaruhi produksi dari perusahaan-perusahaan terutama yang berorientasi ekspor," ujarnya dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh yang disiarkan kanal YouTube Bicaralah Buruh, Minggu (21/6/2026).
Said menerangkan, efek buruk perselisihan global tersebut merembet ke dua klasifikasi industri nasional secara bersamaan. Kategori pertama mencakup pabrik berorientasi ekspor seperti garmen dan alas kaki yang terpukul oleh merosotnya angka permintaan dari pasar internasional.
Sementara kategori kedua adalah manufaktur yang bersandar pada pasokan impor, lantaran dipaksa memikul lonjakan beban produksi akibat melambungnya harga komoditas global.
"Sebaliknya, perusahaan yang bahan bakunya impor mengalami lonjakan ongkos produksi karena harga bahan baku ikut naik," ujarnya.
Said menilai soal himpitan kondisi tersebut lambat laun mengikis daya beli publik sekaligus memangkas skala operasional pabrik-pabrik di dalam negeri.
Berdasarkan observasi langsungnya di lapangan, Said mengklaim menjumpai sekitar empat hingga lima perusahaan yang berisiko merumahkan karyawannya dalam skala masif, dengan PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur, sebagai salah satu contoh yang paling mengkhawatirkan.
Menurutnya, PT Pakerin sejatinya merupakan industri berskala besar yang memiliki rekam jejak kemitraan sosial sangat baik dengan komunitas lokal lewat beragam program pemberdayaan dan filantropi.
Meski demikian, kinerja operasional korporasi tersebut kini dilaporkan merosot tajam, di mana denyut produksi pabrik saat ini tinggal tersisa 20 persen saja, sedangkan 80 persen aktivitas operasional lainnya sudah sepenuhnya lumpuh.
"Dampaknya bukan hanya kepada pekerja, tetapi juga ekonomi masyarakat sekitar. Bahkan ada pasar yang sangat bergantung pada daya beli buruh PT Pakerin," kata Said.
Dia lantas memprediksikan sebanyak 2.500 tenaga kerja kini berada di ambang PHK apabila korporasi tidak segera mendapatkan solusi pemulihan dalam waktu dekat.
“Ada satu pasar yang saya datangi tidak jauh dari PT Pakerin itu sangat bergantung jual beli barangnya dari buruh-buruh PT Pakerin. Saat kondisi perusahaan sekarang hanya tersisa seperlima pabrik PT Pakarin yang masih beroperasi, 80 persen tutup buruhnya enggak ada pendapatan pasar, itu juga tutup," kata dia.
"Jadi ini memengaruhi ekonomi di sekitar perusahaan. Temuannya, 2.500 buruh yang terancam PHK,” ujarnya.
Mengacu pada himpunan data yang diperoleh di area pabrik, Said mensinyalir soal macetnya aliran dana modal kerja menjadi pemicu utama ambruknya operasional PT Pakerin.
Dia memaparkan, kas internal perusahaan yang ditaksir bernilai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun sebelumnya terparkir di Bank Prima Jawa Timur. Namun, setelah bank tersebut dilikuidasi dan masuk dalam penanganan hukum oleh otoritas keuangan, hak akses PT Pakerin untuk mencairkan likuiditas modal kerjanya menjadi tersumbat.
"Informasi yang saya dapat, modal kerja PT Pakerin sekitar Rp800 miliar sampai Rp1 triliun tersimpan di Bank Prima," kata dia.
(Dhera Arizona)
