jpnn.com - PLOSO - Pertemuan masyayikh Nahdaltul Ulama secara mendadak pada Sabtu (20/6) meredam ketegangan antarfaksi di PBNU.
Pada pertemuan itu, sejumlah ulama ternama NU menyepakati tiga seruan, meliputi pertentangan tentang syarat dan mekanisme pemilihan anggota AHWA berbasis struktur syuriyah dan zonasi serta rangkap jabatan fungsionaris Ketua Umum PBNU, menguatkan akar NU dengan mengembalikan muktamar bertempat di pesantren, dan akhlaq berjam’iyyah untuk menjaga kesatuan dalam menempuh permusyawaratan.
BACA JUGA: 3 Seruan dari Ulama Ternama NU Menjelang Munas dan Konbes
PCNU Jombang Ahmad Samsul Rijal atau Gus Rijal menyebut hasil pertemuan 13 masyayikh sepuh di kediaman KH M. Abdurrohman Al-Kautsar itu, dinilai menjadi tamparan keras bagi pihak yang ingin memanfaatkan jam’iyyah NU untuk memenangkan kepentingan personal beserta kelompoknya.
Gus Rijal mengatakan, salah satu materi yang disisipkan dan mendapat perhatian masyayikh NU, yakni masalah rangkap jabatan fungsionaris.
BACA JUGA: Menjelang Muktamar ke-35 NU, Gus Lilur Dukung Nasaruddin Umar Jadi Calon Ketua Umum PBNU
Norma ini ditujukan untuk memberi peluang pada jabatan ketua umum PBNU mendatang, dirangkap jabatan politik di pemerintahan, terutama, menteri.
“Sekarang, siapa saja kader NU yang menjadi menteri dan berpeluang serta disebut namanya dalam bursa kandidat calon Ketua Umum PBNU?,” kata Gus Rijal.
BACA JUGA: Lokasi Muktamar NU akan Diputuskan dalam Munas dan Konbes di Ploso
"Ada Prof. Nasaruddin Umar, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, dan Gus M. Irfan Yusuf. Semunya menjadi bagian pemerintah atau kekuasaan dan memiliki kedekatan dengan istana. Potensi ini dengan ketokohan sebagai kader NU yang digunakan untuk mengambil peluang posisi tertinggi di PBNU,” katanya.
Gus Rijal menjelaskan, menyisipkan materi rangkap jabatan untuk dibahas dan diputuskan dalam Konbes dan Munas 2026 di Ploso Kediri, ditujukan untuk dapat merubah batasan dalam ART NU yang mengatur posisi tertentu di struktur NU tidak boleh merangkap jabatan politik.
Skema kepentingan yang coba dipaksakan melalui Konbes dan Munas NU ini dibaca nahdiyin mewakili dan mencerminkan ‘arah kepentingan istana’. Setidaknya perancang skema kepentingan melalui Konbes dan Munas NU saat ini sedang menyiapkan ‘hadiah’ untuk bisa diterima oleh ‘istana’.
“Saya kira ini sangat beresiko. Karena, bisa menggerus kredibiltas dan integritas kekuasaan dan istana dihadapan masyayikh dan warga NU,” katanya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
