Grid.ID - Dedi Mulyadi merespon munculnya penolakan terkait solusi yang sempat diutarakannya sebagai solusi. Yakni terkait skema beasiswa sekolah swasta kerja sama (SSK) untuk calon murid yang tak diterima di sekolah negeri.
Usut punya usut, skema tersebut memang berkesinambungan dengan Pemprov Jabar. Dimana nantinya, akan ada bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 1,5 juta.
Serta uang pangkal sebesar Rp 100 ribu per bulan untuk murid mulai tahun ajaran 2026/2027. Dan meski muncul penolakan, selaku Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespon dengan santai.
Dan mengatakan bahwa dirinya melakukan hal itu sebagai tugasnya untuk menjaga rakyat agar tetap bisa bersekolah.
"Saya sebagai gubernur, tugasnya adalah menjaga rakyat saya untuk sekolah. Itu dulu prinsipnya," ujar Dedi Mulyadi, dikutip Grid.ID dari unggahan video TikTok @dedimulyadiofficial, Minggu (21/6/2026).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa KDM itu mengatakan ada tiga klasifikasi anak yang hendak bersekolah, yakni yang berekonomi mampu, berprestasi, dan berekonomi menengah ke bawah.
"Anak yang orang kaya, ini banyak yang tidak diterima di (sekolah) negeri pun, sekarang sudah daftar di swasta," ujar Dedi Mulyadi.
Itulah sebabnya, ia menjelaskan bahwa sekolah-sekolah swasta dengan pengelolaan yang baik saat ini sudah memenuhi kuota pendaftaran para calon murid yang tidak diterima di sekolah negeri.
"Mereka (calon murid dengan ekonomi mampu), tidak daftar ke (sekolah) negeri, mereka daftar ke swasta," imbuhnya.
Sementara itu, kata Dedi Mulyadi, calon murid dengan kategori berprestasi diterima di sekolah negeri.
"Kedua, anak-anak yang berprestasi sudah otomatis diterima di sekolah negeri," ujar Dedi Mulyadi.
Selain Dedi Mulyadi merespon munculnya penolakan, melansir dari Kompas.com, ia juga menjelaskan bahwa Pemprov Jabar berupaya untuk mendampingi anak-anak dengan ekonomi menengah ke bawah tetap bisa bersekolah di swasta berstatus kerja sama.
"Andaikata anak Jawa Barat tidak diterima di sekolah negeri, kami juga akan mendampingi ke sekolah swasta. Tetapi, standar beasiswa yang diberikan di tahun pertama kelas satu (X) Rp2,7 juta," ungkapnya.
Dedi Mulyadi juga merespon kebijakannya ini dibuat untuk memberikan akses anak-anak bersekolah.
"Kalau Bapak menyampaikan nanti ada keriuhan di sekolah swasta, pilih mana sebagai gubernur?
Riuh di sekolah swasta atau dengan orang tua siswa yang tidak sekolah. Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah," tandas Dedi Mulyadi. (*)
Artikel Asli
