Partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menyoroti posisi politik PDIP yang disebut penyeimbang di luar pemerintah. PDIP bertanya-tanya dengan sorotan parpol propemerintah, menduga ada ketidaknyamanan di dalam koalisi pemerintahan.
Sorotan parpol koalisi pemerintah ini diawali oleh pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid yang menilai sikap PDIP abu-abu di politik nasional. Hal serupa juga disampaikan juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, yang menilai posisi PDIP masih belum terlihat tegas.
"Ya kalau dari Demokrat sendiri, bagi kita ini kan bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah, masalah mendukung atau tidak mendukungnya gitu, ya, sikap PDIP kepada pemerintahan, mendukung atau tidak mendukung," kata Herzaky kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6).
"Tapi yang paling penting itu bagaimana itu bener-bener bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung, itu satu. Yang kedua, bagaimana implementasinya," sambungnya.
Herzaky membandingkan dengan pengalaman Demokrat, yang pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, posisi politik harus dinyatakan secara terbuka agar publik tak bingung.
"Kalau Demokrat ini kan kita berpengalaman selama ini di luar pemerintahan, sebelumnya selama 9 tahun dan kita mengambil sikap yang tegas dan jelas gitu. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas gitu di situ," tutur Herzaky.
Menurutnya, banyak pihak bertanya-tanya melihat posisi PDIP saat ini, meski begitu pihaknya menghormati keputusan dari PDIP. "Tapi lagi-lagi yang menjadi poin penting adalah silakan tunjukkan saja sikapnya yang tegas. Apakah hari ini beliau berada di luar, apakah beliau hari ini ada di dalam," lanjutnya.
Dari parpol koalisi lainnya, Sekjen PKS M Kholid turut menilai di dalam atau di luar pemerintahan sama-sama penting dan dibutuhkan. Kholid menyebut jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, maka itu pilihan yang konstitusional. Dia juga menyebut pilihan itu baik untuk demokrasi.
"Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen," kata Kholis kepada wartawan, Sabtu (20/6).
Kholid mengungkap partainya juga pernah 10 tahun berada di luar pemerintahan saat era Jokowi. Legislator PKS itu mengatakan saat ini PKS memilih untuk ikut ke dalam koalisi pemerintah.
"PKS sendiri pernah memilih berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa Presiden Jokowi dan PDIP memimpin pemerintahan. Dan sekarang ini, kami memilih untuk di dalam pemerintahan, mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo," ujar dia.
(rfs/fca)
