Jakarta tak pernah kekurangan ruang. Namun, masih ada sebagian ruang yang tampaknya hanya dikhususkan untuk kalangan tertentu. Padahal, pakar tata kota dan arsitektur, Stephen Carr, menyebut ruang publik harus mampu menjadi wadah yang mampu memberi peluang kontak dan komunikasi sosial.
Eksklusivitas ruang publik tersebut salah satunya bisa dilihat saat muncul polemik lapangan padel pada Februari 2026. Pesatnya perkembangan lapangan padel hingga merambah ke permukiman menuai protes sebagian warga karena mengusik ketenangan.
Merespons keluhan tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung lalu mengeluarkan aturan jam malam di lokasi lapangan padel yang berada di tengah permukiman warga tersebut. Dalam rapat terbatas, Pemerintah Provinsi Jakarta juga mengatur secara tegas dengan melarang pembangunan lapangan padel di zona perumahan, Selasa (24/2/2026).
Sejak Pramono Anung-Rano Karno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, inklusivitas ruang publik menjadi salah satu perhatian utamanya. Dalam program 100 harinya, lima taman di Jakarta dibuka selama 24 jam, yakni Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.
Pembangunan ruang publik kemudian berlanjut dengan penataan kawasan Blok M yang digadang-gadang sebagai pusat aktivitas ASEAN. Selain dekat dengan kantor Sekretariat ASEAN, kawasan ini dipilih karena memiliki tiga taman, yakni Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser.
Meski demikian, tidak semua kawasan tersebut cocok dengan rencana dan harapan pemerintah. Pasalnya, Tebet Eco Park sempat direncanakan akan dibuka selama 24 jam, tetapi warga menolaknya. Taman ini akhirnya hanya dibuka hingga pukul 22.00 WIB.
Dalam kasus lapangan padel dan Tebet Eco Park tersebut, kebijakan ruang publik semestinya melibatkan warga sebagai subyek yang hidup dalam ruang-ruang yang diciptakan pemerintah.
Pentingnya ruang publik tersebut sebenarnya sudah lama disadari oleh Pemprov Jakarta. Karena itu, ruang publik terus berkembang. Tahun 2024, misalnya, jumlah museum meningkat 44,4 persen, dari 54 museum pada 2023 menjadi 78 museum pada 2024.
Penambahan juga terjadi pada jumlah ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Jakarta. Pada tahun 2023, RPTRA tercatat 655.452. Angka ini bertambah menjadi 655.776 pada 2024.
Dari tren peningkatan ruang publik itu, yang lebih penting bukan seberapa banyak penambahannya, melainkan seberapa jauh ruang publik dimanfaatkan oleh masyarakat. Kembali pada konsep ruang publik yang disampaikan oleh Carr dalam karyanya, Public Space (1992), ruang publik merupakan ruang milik bersama dan dapat diakses oleh masyarakat.
Menurut Carr, tipologi ruang publik dibagi menjadi jalanan, taman, jalur hijau, tempat perbelanjaan, ruang spontan di lingkungan hunian masyarakat, ruang untuk komunitas, plaza, pasar, dan tepi air. Jika melihat pengelompokan itu, ruang publik Jakarta cukup lengkap dan tersebar dari Jakarta Pusat hingga Kepulauan Seribu.
Di setiap wilayah tersebut, ruang publik menyesuaikan karakter wilayahnya. Di Jakarta Pusat, misalnya, ruang publik didominasi oleh jalan, taman, dan plaza. Di wilayah ini ada Monas, Lapangan Banteng, Bundaran HI, dan tempat-tempat perbelanjaan seperti Plaza Indonesia.
Karakter itu berbeda dengan ruang publik di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang memiliki ruang publik tepi air seperti Ancol, Pelabuhan Sunda Kelapa, atau Pulau Tidung. Sementara Jakarta Timur, sebagai wilayah dengan ruang publik terluas, didominasi oleh taman atau tempat rekreasi seperti Taman Mini Indonesia Indah.
Meski menyesuaikan dengan karakter wilayahnya, khusus aksesibilitas taman publik di Jakarta tampaknya masih relatif timpang. Hal itu tecermin dari hasil penelitian Litbang Kompas pada Juni-Agustus 2025.
Berdasarkan skor indeks aksesibilitas warga ke taman publik, sejumlah kawasan, seperti area Monas, Menteng, Senayan, dan Pantai Indah Kapuk, dapat mengakses taman lebih mudah dibandingkan kawasan lain. Warga di kawasan elite ini bisa mengakses taman publik dalam waktu 10 menit atau kurang. Sementara itu, kawasan lain, seperti Marunda, Rorotan, Cengkareng, dan Pasar Rebo, memperoleh angka indeks 0, yang artinya tidak memiliki akses ke taman.
Akses ruang publik yang tidak adil itu menunjukkan jejak panjang ketimpangan pembangunan tata ruang yang masih berpusat di kawasan-kawasan strategis. Hal ini sejalan dengan kajian Novialita dan kawan-kawan pada 2025 yang menyebut permasalahan ruang publik di Jakarta bukan soal luas lahan, melainkan terkait siapa yang berhak mendapat akses dari ruang publik tersebut.
Antropolog Setha Low menyebut ruang publik sebagai tempat yang bisa diakses penuh oleh masyarakat. Namun, kenyataannya, tidak semua ruang publik dapat diakses secara sama.
Ia berpendapat, mal adalah ruang privat karena ada penjaga, tetapi mal bisa menjadi ruang publik karena orang datang, berbincang, lalu berinteraksi. Mal bukan lagi ruang privat karena kehadiran publik membuatnya menjadi tempat bersama.
Merujuk pada konsep dari Setha Low tersebut, menarik untuk membaca peran komunitas di ruang publik Jakarta. Kehadiran komunitas tak hanya membuat ruang publik benar-benar berfungsi untuk warganya, tetapi juga jaringan yang menjaga ruang publik itu sendiri.
Ruang publik yang sehat, menurut Low, ditandai oleh tiga hal, yakni pertemuan (contact), budaya publik (public culture), dan atmosfer afektif (affective atmosphere). Ruang publik sebagai pertemuan memungkinkan orang bertemu dengan orang baru. Komponen pertemuan ini tidak cukup tanpa budaya publik yang bisa dibentuk melalui komunitas.
Budaya publik dalam komunitas ini akan membentuk ruang bagi warga untuk hidup bersama, saling menyesuaikan, dan berkembang sesuai aturan bersama. Kehangatan yang tercipta dalam komunitas ini kemudian akan menghadirkan atmosfer afektif, yang menentukan ”rasa” sebuah ruang publik. Rasa inilah yang membuat sebuah ruang terasa nyaman, ramah, atau justru sebaliknya, intimidatif.
Mengacu pada konsep Low itu, dapat dicermati jika komunitas-komunitas di ruang publik Jakarta terasa cukup menghidupkan. Taman Cempaka di Jakarta Timur, misalnya, warga datang sejak pagi untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari joging, mengamati burung, lokakarya burung, hingga ”kencan buta” dengan buku. Sementara itu, di Taman Langsat, Jakarta Selatan, komunitas Silent Book Club rutin menggelar kegiatan membaca bersama.
Kondisi itu selaras dengan hasil Survei Titik Temu dari LabSosio Universitas Indonesia yang dipublikasikan pada Maret 2026. Hasilnya, lebih dari 77 persen ruang publik digunakan secara rutin. Penggunaan ruang publik ini terutama di daerah pada penduduk seperti Jakarta Timur (84 persen) dan Jakarta Utara (82 persen).
Namun, angka ini masih cukup menantang di daerah Jakarta Barat dengan tingkat penggunaan ruang publik ”sesekali” (32 persen). Minimnya penggunaan ruang publik Jakarta Barat ini selaras dengan terbatasnya lahan dengan luas rata-rata hanya 2.586 meter persegi atau setengah dari Jakarta Timur dengan luas rata-rata 5.103 meter persegi.
Ruang publik beserta komunitasnya berperan besar dalam membentuk kohesi sosial di Jakarta. Untuk itu, perencanaan ruang publik perlu melibatkan warganya. Perlu dicatat pula, ancaman ruang publik bukan berasal dari pagar yang kasat mata, melainkan pagar sosial yang terbentuk karena privatisasi. Ruang publik terbaik adalah ruang publik yang dapat dinikmati warganya, bukan sekadar ruang indah yang digunakan sebatas latar foto. (LITBANG KOMPAS)
