SAAT ini, perkara ijazah yang menimpa Roy Suryo dan dr Tifa diperdebatkan masyarakat luas. Mereka tidak lagi memperdebatkan urusan bukti dan fakta, melainkan siapa yang harus dipercaya dan siapa yang harus dibela.
Perkara hukum ini sangat berpotensi menjadi sumber polarisasi sosial.
Di warung kopi, misalnya, perbincangan tentang perkara ijazah tidak lagi sekadar membahas fakta dan bukti. Ada yang menyeruput kopi sambil mengecam satu pihak dengan penuh keyakinan.
Ada pula yang mengunyah pisang goreng sambil membela dan memuja pihak lain dengan semangat yang sama besarnya.
Masing-masing merasa memiliki kebenaran. Masing-masing merasa sedang membela sesuatu yang penting.
Sudah barang tentu sebagian besar dari masyarakat yang ikut berdebat mungkin tidak pernah membaca dokumen perkara secara utuh, tidak mengikuti proses pembuktian secara lengkap, dan tidak memiliki akses langsung terhadap fakta-fakta yang sedang diperdebatkan.
Namun, mereka sudah memiliki kesimpulan yang sangat kuat. Kesimpulan itu bukan dibentuk oleh proses hukum, melainkan oleh preferensi emosional, preferensi politik, dan lingkungan informasi yang mereka konsumsi setiap hari. Di sinilah persoalan mulai menjadi rumit.
Ketika perkara hukum berubah menjadi simbol dukungan atau penolakan terhadap tokoh tertentu, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar benar atau salah menurut hukum. Yang dipertaruhkan adalah kubu.
Baca juga: Tepatkah Sakit Hati Jadi Urusan Negara?
Orang tidak lagi mempertahankan argumentasi, tetapi mempertahankan posisi. Tidak lagi mencari kebenaran, tetapi berusaha memenangkan kubunya.
Tampak bahwa percakapan publik, baik di dunia nyata maupun—terutama—di dunia maya, perihal perkara ijazah sudah mulai kehilangan sifat dialogisnya.
Orang tidak mendengar untuk memahami, tetapi mendengar untuk membantah. Tidak mencari titik temu. Fakta yang sama menghasilkan kesimpulan berbeda.
Jika keadaan ini terus berkembang, masyarakat dapat terjebak dalam situasi berbahaya. Bukan karena perbedaan pendapatnya, melainkan karena hilangnya ruang bersama akibat perbedaan tersebut.
Sehubungan dengan hal di atas, hal yang perlu diwaspadai oleh kita semua bukan hanya hasil akhir dari perkara yang sedang berjalan, melainkan dampak sosial yang ditinggalkannya.
Banyak bangsa di dunia tidak runtuh karena kalah perang atau mengalami krisis ekonomi, melainkan karena sesama warga negaranya tidak lagi mampu melihat satu sama lain sebagai bagian dari dirinya: musuh.
Jika silang pendapat perkara ijazah di masyarakat tidak dikelola dengan bijaksana, percikan-percikannya dapat berkembang menjadi jurang sosial yang semakin lebar.
