KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan itu disampaikan Tito seusai menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).
“Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Tito mengajak seluruh kepala daerah se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, termasuk wilayah Papua.
Senada dengan Tito, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada 15 Juni-31 Agustus 2026.
Baca juga: Dedi Mulyadi Akui Punya Ratusan Ternak dan Bisnis Content Creator Saat Sensus Ekonomi 2026
Pendataan tersebut menyasar aktivitas ekonomi serta kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga di Tanah Air.
“Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu kepala daerah, terutama di Tanah Papua, untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia.
Menanggapi hal itu, seluruh kepala daerah se-Tanah Papua menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi 2026,” kata Ahmad.
Baca juga: Bima Arya Terbitkan SE Minta Kepala Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Ini Alasannya
Seperti diketahui, Tito dalam berbagai kesempatan mengajak kepala daerah untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6/2026).
Melalui dukungan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperoleh data akurat mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Data itu selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pejabat di lingkungan BPS dan Pemerintah Provinsi Papua turut hadir.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
