JAKARTA, KOMPAS – Setelah dua pekan membuat masyarakat Pulau Jawa merana akibat pemadaman listrik secara bergilir, PLN mengklaim sudah bisa mengatasi keadaan. Kondisi sistem kelistrikan disebut membaik seiring perbaikan satu pembangkit listrik besar di Jawa maupun aliran pasokan batubara.
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasodjo sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026). Darmawan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta bersama Rizal Calvary Marimbo Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN Persero dan Edwin Rakhmad Direktur Teknologi Baru PLN jam 11.55.
“Kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir,” tuturnya dalam keterangan satu arah kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut Darmo, demikian Darmawan lebih kerap dipanggil, pasokan energi primer yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN maupun milik mitra PLN atau IPP (independent power producer) sudah mulai mengalir pekan lalu. Hal ini memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
Pasokan batubara sebagai bahan bakar PLTU sempat menjadi masalah. Banyak PLTU tinggal memiliki stok untuk beberapa hari saja.
Kebutuhan pasokan batubara ini salah satunya disebabkan tidak lancarnya penerbitan rencana kerja anggaran dan biaya (RKAB) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini sudah diprediksi sejak pemerintah berencana memangkas volume produksi sejumlah komoditas pertambangan termasuk batubara pada Februari 2026 (kompas.id 27 Februari 2026).
Kondisi ini diperparah konflik geopolitik yang meningkatkan harga batubara dunia. Harga batubara dunia mencapai 144 dolar AS per metrik ton sedangkan harga batubara penugasan (DMO/domestic market obligation) sejak 2018 dipatok 70 dolar AS per metrik ton. Pengusaha pun lebih tertarik mengekspor batubara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun mengakui ada kekurangan pasokan batubara saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR Senin (15/6/2026). Hal itu diulanginya saat bertemu wartawan Kamis (18/6/2026).
Menurut Bahlil, kebutuhan batubara PLN sebesar 154 juta metrik ton per tahun. Saat ini, yang sudah kontrak 134 juta metrik ton. Masih ada kekurangan kontrak 20 juta metrik ton.
Tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa.
Selain itu, Bahlil juga menyatakan pemerintah mempertimbangkan untuk menyesuaikan harga batubara DMO. “Lagi kita menghitung plus-minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,” katanya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Selain kekurangan pasokan batubara, pada pernyataan pers Jumat (19/6/2026) lalu, Darmo menyebut ada dua pembangkit listrik besar di Jawa yang rusak. Karenanya, kedua pembangkit itu tak bisa menghasilkan listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.
PLN menurunkan tim bersama mitra pembangkitnya untuk memperbaiki PLTU tersebut. Minggu malam, salah satu dari dua pembangkit tersebut pulih kembali. “Tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” tutur Darmo.
Selain itu, Darmo menyebut PLN melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan melakukan penguatan pada pembangkit baik milik PLN maupun milik independent power producer.
Monitoring dan pemetaan juga dilakukan untuk memastikan perbaikan keandalan sistem kelistrikan di Jawa. Harapannya, sistem kelistrikan di Jawa bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan.
“Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terhadap masyarakat karena minggu lalu ada gangguan pemadaman bergilir,” tuturnya.
Kendati demikian, kabar pemadaman bergilir tak berakhir. Berbagai kelurahan dan desa di Kota dan Kabupaten Bogor masih disebut akan mengalami pemadaman pada jam 15.00 sampai 19.00.
Sebanyak seratus titik di Kota Bandung juga disebut masih akan mengalami pemadaman. Demikian pula di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pemadaman bergilir masih terjadi.
Secara terpisah, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Rahmy Radhi menilai, PLN semestinya segera mengatasi pemadaman bergilir dan memperbaiki rantai pasok manajemen pasokan batubara. Kualitas pemeliharaan PLTU juga harus ditingkatkan.
“Untuk mencegah kekurangan pasokan batubara, pemerintah harus menerapkan sistem monitoring yang memastikan jumlah dan waktu pasokan batubara ke PLN terpenuhi. Sanksi berupa denda dan larangan ekspor sampai pencabutan izin usah juga harus tegas ditegakkan kepada pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban DMO,” tuturnya, Minggu (21/6/2026).
Bila perbaikan tak segera dijalankan, lanjut Fahmy, konsumen bisa saja mengubah kepanjangan nama PLN menjadi ”perusahaan lilin negara”.
