jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Azis Subekti kebebasan berbicara menjadi hak penting dalam demokrasi, tetapi harus digunakan dengan tanggung jawab.
Azis menyebut persoalan besar demokrasi modern ialah makin terbukanya ruang berbicara yang tidak selalu diikuti peningkatan kualitas percakapan publik.
BACA JUGA: DPR Desak Polisi Segera Buru dan Tangkap Pelaku Penyekapan 3 Tahun di Bandung
"Makin luas kebebasan berbicara, makin sulit menemukan percakapan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ini ironi demokrasi modern,” kata Azis melalui keterangan persnya, Senin (22/6).
Dia mengatakan kritik terhadap pemerintah tentu sah dan diperlukan. Demonstrasi, pengawasan media, suara akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil menjadi bagian penting dari demokrasi.
BACA JUGA: David Herson Apresiasi Langkah Dasco Menerima dan Berdialog dengan Mahasiswa di Kompleks DPR
Namun, dia mengingatkan gejala lain di sosial, yakni kritik berubah menjadi kemarahan yang jelas tak berorientasi ke perbaikan.
"Ya, yang menjadi masalah itu ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan,” ujarnya.
BACA JUGA: Anggota Komisi VIII DPR Soroti Minimnya Anggaran BNPB 2027
Azis menuturkan kritik lahir dari niat memperbaiki keadaan. Sebaliknya, kebencian hanya membutuhkan pelampiasan.
"Kritik bertanya apa yang harus diperbaiki. Kebencian bertanya siapa yang harus dihancurkan," kata legislator Dapil VI Jawa Tengah (Jateng) itu.
Menurut Azis, media sosial membuat situasi tambah runyam. Kemarahan kini memiliki alat penyebaran yang sangat cepat.
Pria kelahiran Jawa Tengah (Jateng) itu menyebut demokrasi tidak boleh dibiarkan berubah menjadi anarki informasi.
"Demokrasi dirancang untuk memberi ruang kepada mereka yang mampu menggunakan akalnya,” ucapnya.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, Azis menyebut Indonesia sedang berada dalam fase perubahan besar.
Beberapa agenda strategis tengah dijalankan, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, kemandirian pangan, penguatan industri pertahanan, transformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, penataan penerimaan negara, hingga pembenahan tata kelola aset dan sumber daya strategis.
Azis menegaskan semua agenda pemerintahan saat ini terbuka untuk dikritik. Namun, hal demikian tetap dilakukan secara beradab.
“Setiap perubahan besar hampir selalu mengganggu kepentingan besar pula. Tidak pernah ada reformasi tanpa resistensi, tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi fitnah dan penghinaan,” ujarnya.
Azis mengajak masyarakat kembali menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar etika menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Menurutnya, prinsip tabayyun sangat penting pada era digital karena informasi yang belum diperiksa dapat merusak nama baik seseorang dan memperkeruh kehidupan berbangsa.
“Zaman media sosial membuat emosi bergerak lebih cepat daripada akal. Karena itu tabayyun menjadi semakin penting,” katanya.
Dia berharap masyarakat Indonesia mampu menjaga demokrasi tetap hidup sekaligus tetap memiliki jiwa tanpa saling menghancurkan.
“Demokrasi yang bertemu dengan adab, ilmu, dan kebijaksanaan akan melahirkan bangsa yang cukup dewasa untuk berbeda pendapat tanpa saling membenci,” pungkas Azis. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bambang Patijaya DPR: Pasokan Batu Bara DMO Tersedia, PLN Harus Bergerak Cepat Atasi Kendala di Lapangan
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan
