Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.
Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.
Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.
Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.
“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).
Baca Juga
- DPR Setujui Pagu Anggaran 2027 Kemenko IPK Rp276,8 Miliar, AHY Bilang Begini
- DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemenag, Kemensos, Kemenhaj hingga BPJPH
- Purbaya Estimasi Anggaran TKD 2027 Naik hingga Rp90 triliun
“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.
Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.
"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.
