Pemerintah memperkuat peran daerah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kapasitas fiskal, penguatan transfer ke daerah, serta perluasan akses pembiayaan pembangunan.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, pertumbuhan ekonomi daerah memiliki peran strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan berkualitas pada 2027.
“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Namun ke depan, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, kita akan mengaktifkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi, baik di pusat maupun di daerah,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61 persen, inflasi terkendali pada level 3,08 persen, neraca perdagangan mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, serta pertumbuhan kredit yang mendekati 12 persen pada Mei 2026.
Menurut Menkeu, pemerintah tidak hanya mengandalkan pertumbuhan dari sektor nasional, tetapi juga memperkuat kontribusi daerah melalui kebijakan fiskal yang lebih efektif dan produktif.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, pemerintah memberikan perhatian besar pada penguatan ekonomi daerah agar pertumbuhan dapat berlangsung lebih merata.
Menkeu mengungkapkan, alokasi fiskal untuk daerah pada tahun depan diperkirakan meningkat. Saat ini pemerintah menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun dan berpotensi meningkat hingga Rp90 triliun, menyesuaikan dengan kondisi APBN dan tetap menjaga disiplin fiskal.
“Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap prudent,” kata Menkeu.
Ia menjelaskan, strategi penguatan fiskal daerah difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.
Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah, untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, maupun jalan daerah.
“Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menegaskan penguatan ekonomi daerah menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan seluruh sumber pertumbuhan, termasuk investasi daerah, penguatan sektor riil, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
“Kita akan aktifkan semua mesin pertumbuhan ekonomi, pusat, daerah, termasuk sektor riil. Kita pastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan dapat mendekati enam persen atau bahkan lebih,” tegas Menkeu.
Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi transfer ke daerah, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan KEM-PPKF regional.
“Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Menkeu, dengan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat, pembangunan dapat berlangsung lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada akhirnya, penguatan ekonomi daerah tidak hanya menjadi instrumen pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.
“Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan prudent, tetapi pada saat yang sama memastikan daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih cepat,” pungkas Menkeu. (lea/saf/ipg)
