Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan kemandirian industri obat nasional terus membaik dalam beberapa tahun terakhir sehingga dampak kenaikan nilai tukar dolar terhadap harga obat dinilai tidak akan sebesar sebelumnya.
Menurut Budi, Indonesia kini mulai mampu memproduksi berbagai obat, vaksin, dan alat kesehatan yang sebelumnya bergantung pada impor. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan risiko lonjakan harga obat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Kemandirian kita sekarang sudah jauh membaik dari dulu. Perusahaan vaksin tadinya ada satu, Bio Farma, sekarang sudah ada tiga. Jadi banyak sudah sekarang pabrik-pabrik obat dan juga alat kesehatan," kata Budi usai peluncuran Komisi The Lancet Regional Health-Western Pacific di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (22/6).
Budi mencontohkan produksi obat berbasis plasma darah seperti Intravenous Immunoglobulin (IVIG) dan albumin yang sebelumnya sepenuhnya diimpor kini mulai diproduksi di dalam negeri. Pemerintah juga telah membangun fasilitas pengolahan plasma berkapasitas 600 ribu liter dan tengah menyiapkan fasilitas kedua berkapasitas 1 juta liter.
Selain obat, industri alat kesehatan nasional juga mulai berkembang. Budi menyebut sejumlah produk yang sebelumnya bergantung pada impor, seperti alat antropometri, USG, hingga CT Scan kini mulai diproduksi atau dirakit di Indonesia melalui kerja sama industri dalam negeri dan perusahaan global.
"Jadi untuk alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin, sudah mulai diproduksi di Indonesia," ujarnya.
Menurut Budi, semakin besarnya komponen produksi dalam negeri membuat dampak pelemahan rupiah terhadap harga obat menjadi lebih terbatas. Sebab sebagian besar biaya produksi, seperti tenaga kerja dan distribusi, menggunakan rupiah.
"Nah dengan diproduksi di Indonesia itu tadi, dampaknya ke dolar nggak terlalu tinggi kan. Karena kita bayar gajinya rupiah. Nggak dolar kan. Bahan bakunya darahnya kayak plasma, biasanya kan dikasih telor, dikasih makanan, itu juga rupiah. Jadi kita tidak impor, mengurangi kebutuhan dolar juga," katanya.
Meski demikian, Budi mengakui masih terdapat sejumlah bahan baku dan komponen kemasan yang bergantung pada impor sehingga tetap berpotensi terdampak fluktuasi nilai tukar. Namun, menurutnya kenaikan harga yang wajar harus dihitung berdasarkan besarnya porsi komponen impor dalam struktur biaya produksi.
"Kita hitung sama industri. Yang penting harga untuk BPJS tetap dijaga," ujar Budi.
Budi menambahkan pemerintah akan terus berdiskusi dengan pelaku industri farmasi untuk memastikan pasokan obat tetap terjaga sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat di tengah dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
