JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membantah anggapan bahwa DPR hanya mengikuti kehendak pemerintah sebagaimana kritik yang disampaikan PDI-P.
Menurut Saan, fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances tetap berjalan melalui komisi-komisi DPR yang mengawasi sekaligus mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.
"Check and balances kan tetap jalan ya," ujar Saan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Baca juga: Waketum PKB Bantah Ada Koordinasi Koalisi Soroti Sikap PDI-P: Saya Bukan Koordinator
Saan mengatakan, berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah selama ini tetap menjadi perhatian DPR..
Dia mencontohkan pengawasan DPR terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik.
"Apa misalnya gini, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat ya, terkait dengan soal kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah kan juga di komisi-komisi terkait itu kan disikapi juga kan gitu, dikritisi juga," kata politikus Partai Nasdem tersebut.
Baca juga: PKB Balas PDI-P, Sebut Konsep Partai Penyeimbang Juga Tak Dikenal Sistem Politik RI
Menurut Saan, pemerintah bahkan mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat maupun hasil pengawasan DPR. Salah satunya penataan ulang tata kelola MBG setelah muncul persoalan hukum yang melibatkan petinggi BGN.
"Dari apa yang diputuskan oleh pemerintah, misalnya dengan trigger-nya ada persoalan hukum di petinggi MBG dan itu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan tata kelola, ini kan sudah dilakukan," kata Saan.
Dia menjelaskan, Kepala BGN Nanik S Deyang juga telah menyampaikan upaya perbaikan tata kelola program MBG kepada DPR RI saat berdialog dengan mahasiswa beberapa waktu lalu.
"Jadi Kepala BGN juga menyampaikan ada penghematan sekitar Rp70 triliunan," jelas Saan.
Baca juga: Dikeroyok Parpol Koalisi, Posisi PDI-P sebagai Penyeimbang Dinilai Tak Salah
Oleh karena itu, Saan menegaskan bahwa DPR tetap menjalankan fungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik.
"Jadi menurut saya dalam hal ini DPR tetap sudah menjalankan fungsi-fungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik tetap kita jalankan," kata dia.
Lebih lanjut, Saan mengatakan DPR juga akan mengawal berbagai komitmen pemerintah yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat, termasuk persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi usai kenaikan Pertamax.
"DPR akan terus berusaha mengawal apa yang menjadi komitmen pemerintah sambil juga tetap menyampaikan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat," tegas Saan.
Baca juga: Pengamat: PDI-P Punya DNA Oposisi
Dia mengatakan Komisi XII DPR akan mengawasi tindak lanjut komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait persoalan BBM yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa.
