Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan ada sejumlah faktor yang memengaruhi gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di Jawa dalam seminggu terakhir.
Beberapa kendala yang dimaksud yakni masalah pada pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), hingga pemenuhan batu bara kalori menengah untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Bahlil menyampaikan hal tersebut setelah memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/6).
Bahlil menjelaskan, PLTG menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan listrik. Selain itu, pemerintah juga menemukan kendala dalam pemenuhan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan PLN untuk proses pencampuran atau blending bahan bakar di PLTU.
“Masalah salah satunya adalah menyangkut PLTG yang di awal. Yang kedua itu adalah pemenuhan terhadap batu bara medium,” kata Bahlil.
Menurutnya kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton setiap tahun. Sementara itu, penugasan pemenuhan kebutuhan batu bara domestik dari Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang telah mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton.
Bahlil mengatakan volume batu bara yang telah dikontrak PLN tercatat mencapai sekitar 134 juta ton untuk periode satu tahun. Ia menilai pasokan batu bara secara volume seharusnya tidak menjadi persoalan karena kontrak pengadaan baru memasuki pertengahan periode.
“Sekarang kan baru bulan enam. Jadi itu harusnya no issue. Ternyata, yang PLN keluhkan itu PLN minta batu bara kalori medium untuk blending,” ujarnya.
Menurut Bahlil, produksi batu bara berkalori menengah hingga tinggi di Indonesia jumlahnya semakin terbatas. Ia menyebut batu bara dengan kalori sekitar 5.800 hingga 6.300 kilokalori hanya mencakup kurang dari 20% dari total produksi nasional.
Sementara itu, sekitar 80% produksi batu bara domestik berada pada kategori kalori menengah ke bawah. “Nah, memang harus ada modifikasi. Modifikasi itu nanti akan diatur secara baik,” kata Bahlil.
Ia mengatakan pemerintah kini tim khusus pengadaan batu bara yang melibatkan PLN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
Bahlil menyatakan persoalan pemenuhan batu bara kalori menengah telah ditangani melalui koordinasi dengan pelaku usaha dan dukungan kebijakan dari Kementerian ESDM. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin pasokan bahan bakar pembangkit tetap tersedia dan operasional pembangkit dapat berjalan normal.
“Sebenernya ini B to B, pemerintah tidak boleh terlalu masuk ke dalam. Tapi, karena ya sudah lah, kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” ujar Bahlil.
