Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap stabilitas pasokan listrik nasional, saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Prabowo meminta jajaran pemerintah segera mengambil langkah terukur agar gangguan layanan kelistrikan tidak kembali terulang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, salah satu fokus pembahasan bersama Presiden adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketahanan energi dan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Menurut Bahlil, pemerintah menemukan adanya persoalan teknis dalam pemenuhan kebutuhan batu bara PLN, khususnya terkait kualitas batu bara yang dibutuhkan untuk proses pencampuran (blending) di pembangkit.
“Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” jelas Bahlil.
Ia menegaskan, secara kontraktual seharusnya tidak ada persoalan pasokan karena volume yang tersedia masih mencukupi kebutuhan tahunan PLN. Namun, kendala muncul pada aspek spesifikasi batu bara yang diperlukan.
“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” lanjutnya.
Temuan tersebut membuat pemerintah bergerak cepat. Bahlil memastikan persoalan yang sempat mengganggu operasional kelistrikan kini telah ditangani dan pasokan energi nasional dalam kondisi aman.
“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.
Tidak berhenti di situ, Kementerian ESDM juga membentuk tim khusus lintas lembaga untuk mengawasi proses pengadaan batu bara PLN. Langkah ini dilakukan guna mencegah persoalan serupa kembali terjadi di masa mendatang.
“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” kata Bahlil. (agr/rpi)
