BANDUNG, KOMPAS- Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung terus berlanjut hingga Senin (22/6/2026). Mereka menyerukan program Makan Bergizi Gratis dihentikan dan pemadaman listrik bergilir segera terselesaikan.
Mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat datang dari sejumlah organisasi seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Cabang, Bandung hingga Aliansi Mahasiswa Papua.
Aksi unjuk rasa berlangsung dari sekitar pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Mahasiswa menyoroti lemahnya nilai tukar rupiah atas dollar Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan harga barang kebutuhan pokok melonjak.
Adapun nilai tukar rupiah masih melemah selama beberapa pekan terakhir. Mengutip data Jisdor Bank Indonesia hingga Senin ini pukul 16.00 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan melemah ke level Rp 17.819.
Sementara harga bahan kebutuhan pokok dengan bahan baku impor terus merangkak naik. Misalnya di Pasar Kosambi, Bandung, harga terigu naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 12.500 hingga Rp 13.000. Harga beras kini berkisar dari Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per kg.
Harga BBM Pertamax mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Kenaikan harga mencapai sebesar Rp 3.950 per liter.
Adapun harga elpiji 12 kilogram naik dari Rp 215.000 hingga Rp 255.000. Elpiji 5,5 kilogram melonjak dari Rp 105.000 hingga Rp 130.000.
Mahasiswa juga menyoroti pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Jawa Barat selama dua pekan terakhir. Setiap kali pemadaman dengan durasi tiga hingga empat jam.
Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Cabang, Bandung saat diwawancarai mengatakan, aksi unjuk rasa pada Senin ini bertajuk "Indonesia Sedang Sakit".
Ia menyatakan terdapat sejumlah poin yang dituntut mahasiswa, yaitu menghentikan program Makan Bergizi Gratis. Program itu dinilai mahasiswa menyedot banyak anggaran dan rawan penyalahgunaan.
"Selain itu, kami juga menuntut pemerintah menjaga nilai rupiah tidak terus melemah. Kondisi ini memukul warga kecil karena membeli barang kebutuhan pokok dengan harga mahal," tuturnya.
Ia juga menyerukan pemerintah dalam hal ini PLN segera mengatasi masalah pemadaman listrik yang sudah terjadi di wilayah Jawa Barat selama berminggu-minggu. Hal ini menunjukkan pemerintah belum mampu menyediakan
"Kondisi tidak hanya mengganggu aktivitas warga namun juga produktivitas usaha kecil dan menengah. Dari data yang kami dapatkan, kerugian UMKM mencapai hingga 50 persen," tambahnya.
Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Nurmalitasari dalam siaran pers yang diterima Kompas mengakui, adanya kendala teknis operasional pada pembangkit. Hal inilah yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik.
Nurmalitasari menyatakan pihaknya tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Adapun untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak.
"PLN masih terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal. Atas masalah ini, PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi, " katanya.
