HARI ini, perbincangan mengenai rencana penyesuaian tarif TransJakarta kembali mengemuka di ruang publik.
Di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat Jabodetabek, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif yang lebih rasional, khususnya untuk layanan Transjabodetabek dengan rute jarak jauh seperti Blok M–Bandara Soekarno-Hatta dan Bogor–Blok M.
Wacana ini memunculkan beragam respons, mulai dari kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya biaya transportasi hingga dukungan atas upaya menjaga keberlanjutan layanan angkutan umum.
Diskusi ini sejatinya tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kenaikan tarif. Di balik angka yang diperdebatkan, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana memastikan transportasi publik tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus berkelanjutan secara fiskal bagi pemerintah daerah.
Sejak pertama kali beroperasi pada 15 Januari 2004, tarif dasar TransJakarta sebesar Rp 3.500 praktis tidak mengalami perubahan signifikan.
Selama lebih dari dua dekade, masyarakat menikmati layanan transportasi publik dengan tarif yang relatif murah dibandingkan berbagai moda transportasi lainnya.
Namun, kondisi ekonomi, biaya operasional, harga energi, inflasi, hingga ekspansi jaringan layanan telah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan saat TransJakarta pertama kali diluncurkan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini menanggung beban subsidi yang tidak kecil. Pada tahun anggaran berjalan, total subsidi transportasi mencapai Rp 4,77 triliun, dengan sekitar Rp 3,75 triliun dialokasikan khusus untuk operasional TransJakarta.
Jika dihitung secara rata-rata, setiap perjalanan penumpang memperoleh subsidi sekitar Rp 12.258. Artinya, tarif yang dibayarkan pengguna saat ini hanya mencerminkan sebagian kecil dari biaya layanan yang sebenarnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan TransJakarta selama ini tidak hanya ditopang oleh pendapatan tiket, melainkan juga oleh komitmen fiskal pemerintah daerah yang sangat besar.
Baca juga: Akhir dari Era Makan Siang Gratis Ekonomi Indonesia
Namun, pertanyaannya kemudian adalah sampai kapan beban tersebut dapat terus ditanggung pemerintah daerah, sementara manfaat layanan semakin banyak dirasakan oleh masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah penyangga Jakarta?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika melihat karakteristik layanan Transjabodetabek. Koridor Bogor–Blok M, misalnya, memiliki panjang perjalanan lebih dari 113 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 90 menit.
Sementara rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta menempuh jarak sekitar 65 kilometer dengan waktu perjalanan antara 60 hingga 120 menit tergantung kondisi lalu lintas. Kedua rute tersebut saat ini masih dikenakan tarif yang sama dengan koridor reguler dalam kota.
Kolaborasi DaerahDari perspektif ekonomi transportasi, skema tarif seragam memang memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan dan kemudahan implementasi.
Namun, ketika cakupan layanan semakin luas dan jarak perjalanan semakin beragam, tarif yang sama untuk seluruh rute berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara biaya pelayanan dan penerimaan yang diperoleh operator.
