jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik meminta PT PLN (Persero) segera melakukan pembenahan manajemen kontrak, distribusi, dan logistik batu bara guna memastikan keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menjalankan tugasnya secara maksimal dengan menjamin ketersediaan pasokan batu bara bagi kebutuhan pembangkit listrik nasional.
BACA JUGA: Bahlil Bilang Pasokan Batu Bara Aman, tetapi Pemadaman Listrik Bergilir Sampai Kapan?
Jamaludin mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bergerak cepat merespons terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah.
Dia menilai pernyataan Menteri ESDM memperjelas bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi regulasi dan penjaminan pasokan energi primer, sementara aspek operasional kelistrikan merupakan tanggung jawab PLN sebagai operator sistem.
BACA JUGA: Jamaludin Malik DPR Minta Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sampah dan Sistem Peringatan Banjir Nasional
Menurut Jamaludin, data yang disampaikan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa kebutuhan batu bara PLN pada tahun 2026 berada pada kisaran 154 juta ton.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 180 hingga 190 juta ton, atau jauh di atas kebutuhan PLN.
BACA JUGA: Sebegini Kekayaan Jamaludin Malik, Anggota DPR yang Tampil dengan Kostum Ultraman
Dia menyebut data dari Menteri ESDM sangat jelas, yaitu kebutuhan PLN sekitar 154 juta ton, sementara Ditjen Minerba telah menugaskan pasokan hingga 180 sampai 190 juta ton.
"Dari jumlah itu, yang sudah dikontrakkan baru sekitar 134 juta ton. Artinya, persoalannya bukan pada ketersediaan batu bara nasional, melainkan bagaimana pasokan yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut dapat segera dikontrak, didistribusikan, dan sampai ke pembangkit sesuai kebutuhan," ujar Jamaludin.
Dia menjelaskan kendala yang dihadapi saat ini lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis, termasuk kebutuhan batu bara berkalori menengah yang diperlukan untuk proses blending di sejumlah pembangkit PLN.
Dalam hal ini, Jamaludin mengapresiasi langkah Kementerian ESDM dan Ditjen Minerba yang telah memastikan sejumlah pemasok batu bara berkalori menengah segera mengirimkan pasokannya ke lokasi pembangkit, khususnya di wilayah Jawa.
Selain itu, Jamaludin juga mencermati adanya dua unit pembangkit besar yang sedang menjalani pemeliharaan (maintenance) sehingga mengurangi daya mampu sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diatasi melalui percepatan penyelesaian pemeliharaan dan penguatan manajemen operasional agar keandalan sistem tetap terjaga.
Oleh karena itu, Jamaludin meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen kontrak, rantai pasok, distribusi, dan logistik internal perusahaan.
Pasokan yang telah dijamin pemerintah harus dapat diterjemahkan menjadi ketersediaan batu bara yang siap digunakan di setiap pembangkit sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap pelayanan listrik kepada masyarakat.
"Kami mengapresiasi langkah Menteri ESDM dan Ditjen Minerba yang telah memastikan pasokan batu bara tersedia dan memberikan penugasan yang bahkan melebihi kebutuhan PLN," ujar Jamaludin.
Oleh karena itu, menurut Jamaludin, secara teknis PLN harus bergerak lebih cepat menyelesaikan persoalannya sendiri, mulai dari manajemen kontrak, distribusi, logistik, hingga pengelolaan operasional pembangkit.
"Masyarakat tentu berharap tidak ada lagi pemadaman yang disebabkan oleh persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan manajemen yang lebih baik," ujar Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II itu.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
