Sebanyak tujuh BUMN logistik akan digabungkan di bawah PT Pos Indonesia menjadi PT Multi Terminal Indonesia mulai 1 Juli 2026. Tahun berikutnya, dua BUMN logistik ditambahkan kembali. Konsolidasi BUMN logistik dinilai bisa memangkas biaya logistik di Indonesia.
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (22/6/2026). Rapat yang dibuka Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini kemudian ditutup Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto.
Adapun ketujuh BUMN yang akan bergabung adalah PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL), PT Pos Logistik Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik, PT KBN Prima Logistik, PT Varia Usaha Dharma Segara, dan PT Krakatau Jasa Logistik.
Ketujuh entitas perusahaan ini akan bergabung pada 1 Juli 2027 dengan nama PT Multi Terminal Indonesia (MTI).
Kepemilikan MTI akan dibagi menjadi 73 persen Pelindo, 9 persen Pos Indonesia, dan 17 persen lainnya oleh 5 perusahaan lainnya.
Di fase kedua, pada 2027, akan bergabung pula PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).
”Tahun depan 2027 baru semua perusahaan akan menyerahkan sahamnya kepada Pos Indonesia,” tutur Joseph.
Konsolidasi ini dinilai penting untuk memperkuat mata rantai logistik Indonesia. Dalam tanya jawab di RDP, Joseph menjelaskan biaya logistik di negara-negara ASEAN hanya berkisar 8 persen dari GDP. Adapun di Indonesia, sekitar 14 persen ditambah biaya ekspor impor sekitar 8 persen sehingga biaya logistik berkisar 23 persen dari GDP.
Bila BUMN logistik diintegrasikan, diharap bisa ada efisiensi di berbagai lini. Salah satunya, biaya overhead yang 15-20 persen bisa diefisienkan.
Selain itu, menurut Joseph, selama ini semua perusahaan BUMN logistik menjalankan mata rantai yang terpisah. Di setiap lini, ada profit tersendiri. ”Dari port handling ke depo peti kemas ada profit, dari depo ke kepabeanan ada profit, dari kepabeanan ke forwarding ada profit, dari forwarding ke pergudangan ada profit, dari pergudangan ke distribusi ada profit. Setelah konsolidasi, duplikasi profit bisa dipangkas dan biaya logistik keseluruhan bisa dipotong,” tuturnya dalam RDP.
Penggabungan perusahaan (merger) juga akan membuat semua pengangkutan memiliki muatan. Dicontohkan, PT Krakatau Jasa Logistik biasa mengirim coil steel (gulungan baja) dari Cilegon ke Jawa Timur dan pulangnya tak memiliki muatan. Adapun PT Semen Indonesia Logistik biasa mengirim muatan di rute sebaliknya. Konsolidasi perusahaan akan membuat pengangkutan membawa muatan saat pergi maupun pulang.
”Harapan kami di tahun pertama bisa menurunkan biaya overhead dulu,” kata Joseph menjawab pertanyaan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Rachmat Gobel terkait berapa efisiensi biaya logistik dengan merger ini.
Rachmat juga meminta Joseph membawa rincian penghitungan penghematan riil yang bisa dilakukan setelah konsolidasi dilakukan.
Menurut Joseph, tahap awal konsolidasi sudah dilakukan Danantara dengan melakukan tinjauan bisnis dan fundamental perusahaan. Proses kedua yang dijalankan Pos Indonesia adalah menyelaraskan (streamlining) entitas-entitas BUMN logistik.
Sesungguhnya ada setidaknya 15 BUMN logistik yang beroperasi secara terpisah dan sendiri-sendiri. Skalanya pun kecil-kecil.
Dari Rp 3.000 triliun market logistik, kelima belas perusahaan logistik ini hanya mengambil kurang dari tiga persen market itu.
Proses bisnisnya, kata Joseph, tumpang tindih, demikian juga rute dan pelanggan yang disasar. Semua bergerak sendiri-sendiri dan tidak ada pemanfaatan teknologi yang terhubung satu sama lain.
”Padahal, pasar logistik menunjukkan growth yang di tahun 2027 saja bisa mencapai Rp 3.600 triliun,” ujar Joseph.
Dengan konsolidasi BUMN logistik, lanjutnya, pendapatan gabungan bisa mencapai Rp 2,38 triliun. Adapun profit yang diperkirakan bisa diperoleh untuk tahun 2026 ini sekitar Rp 100 miliar saja.
Direksi PT Pos Indonesia pun diminta Danantara Asset Management untuk melakukan audit laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya serta merestrukturisasi bisnis. Dari audit, diketahui pendapatan PT Pos Indonesia banyak diperoleh dari menyalurkan proyek bantuan pemerintah mulai bantuan sosial, bantuan pangan, dan lainnya.
Pada 2020, pendapatan PT Pos Indonesia di angka Rp 5,4 triliun dengan kontribusi Rp 900 miliar proyek pemerintah seperti penyaluran bantuan pangan, bantuan sosial, dan lainnya. Tahun 2023, kontribusi pendapatan dari proyek pemerintah naik menjadi Rp 1,6 triliun dan pendapatan PT Pos masih Rp 5,4 triliun.
Pada 2025, proyek bantuan pemerintah turun Rp 300 miliar dan pendapatan PT Pos ikut turun ke Rp 3,9 triliun. ”Jadi, PT Pos memang kehilangan core competence-nya. Layanan-layanan yang menjadi kekuatan PT Pos hilang baik layanan logistik, layanan jasa keuangan, layanan kurir, sampai layanan properti,” tutur Joseph.
Penurunan pendapatan di 2025 pun mengakibatkan target laba kotor Rp 2,4 triliun tak tercapai, hanya Rp 1,5 triliun. Adapun pendapatan bersih yang ditarget Rp 800 miliar hanya mampu dicapai Rp 300 miliar.
Penurunan paling signifikan di lini portofolio bisnis logistik dari Rp 2 triliun menjadi Rp 600 miliar. Layanan kurir logistik di bawah 30 kg masih bertahan di Rp 1,8 triliun dan layanan jasa keuangan seperti penyaluran pensiun, kredit, transfer dan layanan tagihan masih di Rp 1,2 triliun.
Hanya layanan properti yang naik dibanding tahun sebelumnya, dari Rp 173 miliar menjadi Rp 200 miliar. Namun, secara persentase, layanan ini tidak terlalu besar dalam mendukung pendapatan total PT Pos Indonesia.
Laporan keuangan ini, tambah Joseph, belum diaudit dan masih dalam proses penyelesaian audit laporan keuangan.
Dengan penurunan pendapatan ini, PT Pos Indonesia melakukan restrukturisasi bisnis. Pada 2026, PT Pos Indonesia memilih tiga bidang untuk dikembangkan yakni lokapasar (marketplace), 3PL yang fokus pada kolaborasi dengan penyedia layanan layanan paket kecil antar negara (CEP) atau logistik lain, dan kontrak logistik dengan ekosistem pemerintah baik kementerian, lembaga, badan, pemerintah daerah, sektor telekomunikasi, perbankan, layanan keuangan, serta kargo haji dan umrah.
Joseph memperkirakan dari lokapasar, PT Pos bisa mendapatkan tambahan pendapatan Rp 161 miliar, 3PL memberikan Rp 201 miliar, dan kontrak logistik sekitar Rp 90 miliar. Selain itu, masih ada rumah tani, layanan logistik terpadu dari hulu ke hilir untuk rumah tani yang akan menambah pendapatan Rp 50 miliar.
”Tahun ini diharap bisa menambah 502 miliar dari revenue PT Pos Indonesia.” ujarnya.
Di akhir paparannya, Joseph pun meminta dukungan DPR supaya PT Pos Indonesia bisa mendapatkan kembali kepercayaan untuk menjadi penyalur dana pemerintah maupun bisa masuk sebagai kanal resmi penyalur bantuan pem baik bansos, bantuan pangan, maupun bantuan bencana.
Selain itu, PT Pos berharap bisa mendapatkan subsidi lebih supaya bisa memberikan layanan lebih di wilayah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar. Saat ini, alokasi subsidi Rp 352 miliar.
Ketua Komisi VI DPR (Fraksi PKB) Anggia Erma Rini sempat pula meminta PT Pos Indonesia kembali ke cose business-nya, yakni logistik. Selain itu, dia juga berharap PT Pos bisa berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi yang menjalankan Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebab, PT Pos Indonesia memiliki aset yang kurang termanfaatkan baik di berbagai wilayah. (INA)
