Menapaki usia 499 tahun, Jakarta terus berkembang menjadi kota dengan mobilitas tertinggi di Indonesia. Dari pagi hingga malam hari, berbagai sudut wilayah ini selalu ramai lalu-lalang masyarakat yang beraktivitas. Jalanan padat dengan kendaraan, KRL dan transportasi publik lainnya penuh dengan penumpangnya. Begitulah kehidupan kota besar merangkap pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia yang seolah tidak pernah ”tidur”.
Situasi tersebut semacam menjadi ikon Jakarta sejak era penjajahan. Kala menjadi pusat perniagaan dan pemerintahan kolonial, Jakarta semakin dipadati para pendatang dan hingga saat ini menjadi tempat tinggal lebih dari 11 juta orang. Belum lagi para pekerja dari daerah penyangga yang setiap hari beraktivitas di Jakarta dan kembali pulang ke daerah mereka.
Menurut data Survei Komuter 2024, jumlah komuter yang berasal dari Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan mencapai 1,5 juta orang dalam setahun. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sekitar 1,3 juta orang. Mobilitas tinggi ini belum ditambah dengan masyarakat Jakarta sendiri yang juga bepergian antarkota di dalam wilayah Jakarta. Dalam hasil survei yang sama, tercatat ada 1,2 juta warga Jakarta yang bermobilitas antarkota di Jakarta.
Kondisi ini secara tidak langsung menuntut pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk terus mengembangkan transportasi publik. Kini, upaya tersebut cukup membuahkan hasil. Transportasi umum di Jakarta yang sudah beragam, mulai dari Jaklingko, bus Transjakarta, dan berbagai moda kereta (KRL, MRT, dan LRT), sudah menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.
Hal ini terlihat dari semakin luasnya jangkauan wilayah pelayanan, meningkatnya rute dan unit kendaraan, serta bertambahnya jumlah penumpang tiap tahun. Contohnya, saat ini bus Transjakarta sudah melayani 92,4 persen populasi Jakarta. Dengan 846 unit bus BRT di 30 rute dan sejumlah jenis angkutan umum lainnya, BUMD Transjakarta ini dapat melayani rata-rata 1,1 juta penumpang dalam sehari pada 2025.
Tidak hanya Transjakarta, moda transportasi MRT yang baru beroperasi selama lima tahun juga menunjukkan peningkatan layanan. Jumlah pelanggan MRT ini naik dari 111.500 orang per hari pada 2024 menjadi 127.300 orang per hari pada 2025. Selain itu, pengembangan rute MRT jalur utara-selatan fase 2 juga terus berprogres.
Perkembangan transportasi publik di Jakarta ini cukup mendapatkan apresiasi dari warganet. Hal ini ditunjukkan dari hasil pemantauan Litbang Kompas pada berbagai jenis platform media sosial pada 1 Mei-15 Juni 2025 terkait kinerja pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada bidang transportasi (Kompas, 23 Juni 2025).
Dari analisis media sosial terekam penyediaan layanan transportasi umum mendapatkan 63 persen sentimen positif. Persentase sentimen positif ini jauh lebih tinggi dibandingkan percakapan tentang kemacetan (46 persen) dan parkir (31 persen).
Sayangnya, di balik masifnya perkembangan transportasi publik di Jakarta, kemacetan masih menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan. Kondisi jalanan yang macet di jam-jam tertentu menjadi ironi di tengah majunya pembangunan transportasi publik. Jumlah penumpang transportasi umum yang terus meningkat tidak semata-mata menandai perbaikan di lalu lintas jalanan. Justru lalu lintas jalanan dirasa semakin padat.
Kemacetan ini turut dipicu oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang dimiliki warga Jakarta dan sekitarnya serta penggunaan kendaraan pribadi untuk bermobilitas. Di Jakarta saja, selama periode 2021-2025, jumlah mobil dan sepeda motor meningkat 18 persen dari 20,3 juta unit menjadi 23,9 juta unit. Angka ini memang tidak menunjukkan meningkatnya volume kendaraan di jalanan. Namun, data ini dapat menjadi gambaran jumlah pengguna mobil dan sepeda motor yang semakin banyak.
Masalahnya, mayoritas warga Jakarta dan sekitarnya masih menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama ketika bepergian. Hal ini tecermin dari data Statistik Komuter Jabodetabek 2023 yang menyebutkan, sekitar 79 persen komuter menuju Jakarta mengendarai kendaraan pribadi, baik mobil dan sepeda motor ketika bepergian. Padahal, infrastruktur jalan tidak dapat menampung pengguna jalan dalam jumlah yang banyak pada periode waktu yang bersamaan.
Jika ditelusuri lebih dalam lagi, banyaknya pengguna kendaraan pribadi ini juga didorong oleh timpangnya layanan transportasi umum di Jakarta. Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek-Punjur dalam IAP Talks 15 Juni 2026 memaparkan, persentase masyarakat yang menggunakan transportasi umum ketika bepergian hanya 23,5 persen pada 2025.
Salah satu penyebabnya karena belum tersedianya fasilitas transportasi umum yang dapat melayani masyarakat saat perjalanan awal (first mile) dan perjalanan akhir (last mile). Fasilitas transportasi umum masih terpusat pada kawasan-kawasan tertentu saja dan cenderung jauh dari kawasan perumahan.
Contohnya, di koridor kawasan perkantoran seperti di Jakarta Pusat, integrasi moda transportasi tergolong lebih baik dibandingkan wilayah sub-urban. Kurangnya pilihan moda transportasi serta lama waktu yang ditempuh ketika menggunakan transportasi umum pada first mile dan last mile ini membuat masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi.
Tidak hanya di wilayah Jakarta saja. Dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (SAPPK ITB), I Gusti Ayu Andani, dalam paparannya di acara yang sama menyebutkan ketimpangan akses transportasi umum ini juga terjadi di kawasan penyangga Jakarta.
Kawasan penyangga dengan kepadatan penduduk tinggi dan domisili para komuter yang sehari-hari beraktivitas di Jakarta justru kurang mendapatkan akses transportasi umum yang merata. Akibatnya, kendaraan pribadi menjadi pilihan terbaik masyarakat ketika bepergian.
Kompleksnya permasalahan transportasi dan mobilitas di Jakarta itu juga tecermin dalam Laporan Urban Mobility Readiness Index 2024. Laporan tersebut menyebutkan kesiapan Jakarta dalam menyediakan mobilitas warga yang terintegrasi, merata, dan berkelanjutan masih tertinggal. Jakarta sendiri menempati peringkat ke-51, lebih rendah dibandingkan kota-kota besar Asia Tenggara lainnya, seperti Bangkok di Thailand, Kuala Lumpur di Malaysia, dan Singapura.
Secara umum, skor kesiapan mobilitas perkotaan Jakarta mencapai 37,7 persen, di bawah rata-rata global. Demikian pula dengan sub-indeks mobilitas berkelanjutan (32,2 persen) dan adopsi teknologi (29,5 persen) yang juga masih tertinggal dibandingkan rata-rata global. Hanya sub-indeks transit publik yang mendapat skor lebih baik dibandingkan rata-rata global, yaitu 52,6 persen.
Penilaian ini menjadi catatan kritis bagi perencanaan mobilitas dan transportasi warga Jakarta dan sekitarnya. Fasilitas serta layanan transportasi umum perlu lebih ditingkatkan secara kualitas dan jangkauan. Layanan moda transportasi untuk perjalanan awal hingga akhir (first to last mile) warga perlu diperkuat. Begitu pula dengan infrastruktur pejalan kaki yang perlu ditingkatkan.
Menjelang usia lima abad, harapan akan kesejahteraan warga Jakarta juga perlu diwujudkan melalui layanan mobilitas dan transportasi yang terjangkau, adil, dan merata. (LITBANG KOMPAS)
