Pantau - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara memperkuat tata kelola pelaksanaan program hunian rakyat guna memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyatakan penguatan tata kelola menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program prioritas nasional memberikan manfaat nyata.
"Kami tentu mendukung penuh program ini. Tinggal bagaimana kita memastikan seluruh pihak bergerak bersama, sehingga program ini bisa berjalan lebih cepat, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Pada Senin (22/6/2026), Dony Oskaria menghadiri pertemuan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Dalam pertemuan itu, para pihak membahas penguatan tata kelola, pendampingan pengawasan, dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta lembaga untuk mendukung pelaksanaan program hunian rakyat.
Sinergi tersebut diarahkan agar setiap tahapan program berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum yang kuat, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dony menilai dukungan pengawasan yang kuat menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah.
Menurutnya, tata kelola yang baik akan membuat proses perencanaan hingga pelaksanaan program berjalan lebih optimal dan terukur.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar target penyediaan hunian layak dan terjangkau dapat dipercepat.
Melalui penguatan sinergi tersebut, pemerintah berharap akses kepemilikan rumah bagi masyarakat semakin luas di berbagai daerah.
"Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia," ujarnya.
