JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, program imunisasi nasional 2026 masih menghadapi kekurangan anggaran sekitar Rp 1 triliun akibat pemotongan yang terjadi sebelumnya.
“Salah satu yang paling penting adalah, untuk 2026 ini karena kita dipotong, dipotong tuh termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (23/6/2026).
Baca juga: Anggaran Kemenkes Dipotong Rp 19 Triliun, Bakal Pengaruhi Program Kesehatan?
Menurut Budi, pemotongan tersebut turut berdampak pada anggaran imunisasi dan vaksinasi yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan program rutin setiap tahun.
Menurut Budi, Kemenkes sebenarnya telah menyusun rencana program imunisasi hingga 2029 dan telah menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan serta Bappenas.
Secara keseluruhan, lanjut Budi, Kemenkes mencatat kebutuhan anggaran program imunisasi nasional periode 2025-2029 mencapai Rp 44 triliun.
“Kebutuhannya itu Rp 44 triliun. Tapi ini sampai 2029 kan, masih sampai 2029,” jelas Budi.
Baca juga: Anggaran Kemenkes yang Dipaparkan Budi Gunadi Belum Rinci, DPR Tunda Rapat
Namun, kata Budi, masih menghadapi kekurangan pendanaan untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya tengah mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah untuk menutup kekurangan tersebut.
“Kalau gap 2026-nya sendiri, kita masih ada kekurangan Rp 1 triliun, karena kemarin dipotong," kata Budi.
“Jadi masih ada gap sekitar Rp 4,91 triliun sampai 2029. Ini untuk menyampaikan ke temen-temen di Komisi IX,” sambungnya.
Penguatan imunisasi nasionalDalam kesempatan yang sama, Budi menegaskan pemerintah tetap menargetkan penguatan program imunisasi nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Salah satu prioritasnya adalah memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur layanan imunisasi tersedia.
Dia berharap penyediaan infrastruktur tersebut dapat dituntaskan dalam dua tahun ke depan, termasuk pemenuhan kebutuhan rantai dingin atau cold chain untuk penyimpanan vaksin.
"Di mata kita, Kemenkes, yang paling penting adalah kita ingin memastikan kalau bisa dalam dua tahun ke depan gitu, udah selesai penyediaan infrastruktur layanan imunisasi. Kayak tadi, alat pendinginnya, ya. Seratus persen kebutuhan cold chain itu harus ada dan itu setiap tahun harus direviu," kata Budi.
Baca juga: KLB Campak di Sumenep, Pemerintah Harus Sosialisasikan Pentingnya Imunisasi
Selain infrastruktur dan penyediaan vaksin, Kementerian Kesehatan juga akan memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya imunisasi.
Menurut Budi, upaya edukasi perlu ditingkatkan karena belakangan muncul kecenderungan meningkatnya kelompok yang menolak vaksin.
"Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena enggak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang yang anti-vaksin," pungkasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
