PAWAI dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Minggu (21/6/2026) lalu, menyisakan preseden buruk bagi dunia pendidikan.
Ribuan siswa SD dan SMP dikerahkan ke jalan mengenakan seragam sekolah di hari libur. Di tangan mereka, terbentang poster permohonan agar program tersebut tidak dihentikan.
Ironisnya, bagi anak-anak ini, agenda tersebut hanya diperkenalkan oleh pihak sekolah sebagai acara "jalan santai".
Mereka tidak pernah tahu, kehadiran mereka di depan kantor DPRD hari itu sedang dikomodifikasi sebagai alat tawar politik
Baca juga: Terbukanya Pagar DPR dan Kabar Kemenangan Mahasiswa
Sehari kemudian, fenomena yang hampir serupa bergeser ke kawasan Monas, Jakarta.
Ratusan ibu rumah tangga berpakaian putih turun ke jalan dengan narasi membela MBG. Mereka diberi wajan, sekaligus membawa pulang uang saku Rp100 ribu.
Dua peristiwa ini mengirimkan sinyal berbahaya yang sama tentang bagaimana dukungan terhadap sebuah kebijakan publik kini dikonstruksi.
Bukan lagi melalui uji argumen atau perbaikan tata kelola, melainkan lewat rekayasa pengerahan massa.
Sekolah sebagai Mesin Mobilisasi
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengakui telah mengoordinasikan sekitar 100 sekolah penerima manfaat MBG untuk terlibat dalam aksi tersebut.
Ia berkilah, langkah ini adalah bentuk respons atas keluhan orang tua murid.
Namun, kesaksian para wali murid di berbagai media justru berbicara sebaliknya; mereka tidak pernah tahu anak-anak mereka akan diseret ke dalam panggung politik praktis.
Kondisi ini diperparah oleh pengakuan anonim seorang guru yang menyebut adanya tekanan psikologis, berupa kekhawatiran akan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru yang memilih absen.
Jika kesaksian itu valid, maka yang terjadi di Batam bukan sekadar koordinasi yang kelewat batas.
Publik dipertontonkan sebuah transformasi institusi pendidikan menjadi mesin mobilisasi.
Relasi kuasa antara birokrasi dan guru, serta sekolah dan orang tua, dikonversi secara paksa menjadi sebuah kepatuhan kolektif yang dipoles seolah-olah sebagai dukungan organik dari masyarakat.
