Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan penyediaan infrastruktur layanan imunisasi nasional dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan sebagai bagian dari upaya meningkatkan cakupan vaksinasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang membahas evaluasi capaian imunisasi nasional, strategi peningkatan cakupan vaksinasi, serta kesiapan distribusi vaksin dan sistem cold chain di seluruh daerah.
Menurut Budi, penguatan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah memiliki fasilitas pendukung imunisasi yang memadai, terutama perangkat penyimpanan vaksin atau cold chain.
"Yang paling penting adalah kita ingin memastikan kalau bisa dalam dua tahun ke depan sudah selesai penyediaan infrastruktur layanan imunisasi. Seratus persen kebutuhan cold chain itu harus ada dan itu setiap tahun harus di-review," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Selain infrastruktur, Kementerian Kesehatan juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola penyediaan vaksin mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, distribusi hingga pelaksanaan imunisasi di lapangan.
"Strategi yang kedua, bahwa siklus penyediaan vaksin mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penyampaiannya itu harus dikawal terus setiap tahun," ujarnya.
Budi juga menyoroti meningkatnya fenomena keraguan terhadap vaksin atau vaccine hesitancy yang dinilai menjadi tantangan baru dalam program imunisasi nasional. Karena itu, pemerintah akan memperkuat edukasi kepada masyarakat agar pemahaman mengenai manfaat vaksinasi semakin meningkat.
"Yang ketiga yang penting juga adalah edukasi. Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena nggak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang anti-vaksin," katanya.
Dalam rapat tersebut, Budi turut mengungkapkan masih adanya kesenjangan pendanaan program imunisasi nasional hingga beberapa tahun ke depan. Berdasarkan perhitungan Kementerian Kesehatan, kebutuhan anggaran program imunisasi periode 2025-2029 masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Ia menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2026 saja, program imunisasi masih mengalami kekurangan sekitar Rp 1 triliun akibat pemangkasan anggaran yang turut berdampak pada pembiayaan vaksin.
"Kalau gap 2026-nya sendiri, kita masih ada kekurangan Rp 1 triliun karena kemarin dipotong. Dipotong tuh termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi," ujar Budi.
Secara keseluruhan, Kementerian Kesehatan mencatat masih terdapat kekurangan pendanaan sekitar Rp 4,91 triliun hingga 2029. Pemerintah telah menyusun rencana program imunisasi jangka menengah dan menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan serta Bappenas untuk mendukung kebutuhan vaksinasi nasional yang bersifat rutin setiap tahun.
Rapat kerja Komisi IX DPR RI kali ini membahas evaluasi capaian cakupan imunisasi nasional dan daerah, pelaksanaan imunisasi rutin maupun kejar imunisasi pada kelompok rentan, strategi peningkatan cakupan vaksinasi melalui edukasi masyarakat dan penanganan vaccine hesitancy, serta kesiapan distribusi vaksin dan sistem rantai dingin terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
