jpnn.com, JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi merupakan upaya memotivasi daerah untuk meningkatkan kinerja.
Penghargaan tersebut juga menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang mampu menorehkan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
BACA JUGA: Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di 3 Kabupaten di Sultra
“Nah, kami harapkan dengan adanya kegiatan ini, ya teman-teman kepala daerah akan lebih bersemangat, termotivasi. Bagi yang belum beruntung juga mereka, ya, kita harapkan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan dana insentif fiskal,” ujar Mendagri kepada awak media seusai menghadiri Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026) malam.
Mendagri menjelaskan, khusus untuk Regional Papua, penghargaan kategori kota ditiadakan dan diganti dengan kategori ibu kota provinsi.
Kebijakan tersebut diambil karena di Tanah Papua hanya terdapat dua kota, yakni Jayapura dan Sorong.
BACA JUGA: Sengketa Lahan TNI AL dan Masyarakat Pasuruan, Kemendagri Bicara Data
Dengan menggunakan kategori ibu kota provinsi, kompetisi dinilai akan lebih representatif, sehingga dapat menghasilkan daerah terbaik.
Mendagri juga mengapresiasi jajaran pimpinan Komisi II DPR RI yang mendukung penyelenggaraan penghargaan tersebut.
Dia memastikan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di enam regional sebagai bagian dari upaya Kemendagri mendorong peningkatan kinerja Pemda.
BACA JUGA: 2 Hari Berturut-turut Aliansi PPPK Paruh Waktu Bertemu DPR dan Kemendagri
Menurutnya, langkah tersebut merupakan implementasi pendekatan “stick and carrot”, yakni pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi sekaligus dorongan bagi daerah lain untuk terus memperbaiki kinerjanya.
Terkait mekanisme penilaian, Mendagri menegaskan bahwa data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
oleh karena itu, proses penilaian diyakini berlangsung secara akuntabel dan transparan.
“Jadi, ngambil data itu aja udah ketahuan daerah mana yang bisa mengendalikan inflasi, yang relatif terjaga baik. Pengangguran juga ada datanya di BPS. Kemudian untuk kemiskinan sama, ada di BPS juga, bisa kelihatan mana daerah-daerah yang naik turun. Kemudian untuk creative financing itu diambil dari SIPD,” imbuhnya.
Melalui kerja sama tersebut, dia berharap berbagai capaian dan prestasi kepala daerah dapat dipublikasikan secara lebih luas kepada masyarakat melalui media. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahmad Luthfi Bawa Jateng Meraih Penghargaan Pengendalian Inflasi dari Kemendagri
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com
