Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum berencana mengambil kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), meski peluang tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Ketentuan dalam UU P2SK membuka kemungkinan bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek. Namun, Purbaya menegaskan bahwa hingga kini belum ada langkah konkret ke arah tersebut.
"Sampai sekarang sih belum," kata Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 8B ayat (1), disebutkan bahwa Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek. Meski demikian, regulasi itu juga menekankan pentingnya menjaga independensi bursa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
Baca Juga: UU P2SK Baru: BI, Kemenkeu, dan Danantara Bisa Jadi Pemegang Saham Bursa
Baca Juga: Berkat UU P2SK, OJK Kini Bisa Pailitkan Bursa dan Pedagang Kripto
Lebih lanjut, Pasal 8B ayat (2) menegaskan bahwa kepemilikan saham oleh ketiga institusi tersebut tidak boleh mengganggu independensi Bursa Efek.
"Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek," bunyi Pasal 8B ayat 2.
