jpnn.com, JAKARTA - Wacana Kementerian Pariwisata untuk kembali memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada wisatawan dari sejumlah negara mendapat catatan.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6/2026), mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pemberian Bebas Visa Kunjungan melalui skema 8+1, yang meliputi Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarusia, Kazakhstan, Makau, serta pemegang izin tinggal tetap Singapura.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Tolong Kaji Ulang Bebas Visa Kunjungan
Namun, wacana tersebut mendapat catatan dari Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko yang meminta agar kebijakan tersebut dipikirkan dan dievaluasi karena sudah pernah dilakukan sebelumnya di tahun 2016.
Direktur Garuda Institute Bahtiar Sebayang menilai catatan Direktur Jenderal Imigrasi itu sangat beralasan dan untuk itu kami sangat setuju jika pemberian fasilitas bebas visa itu dikaji ulang.
"Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki mandat konstitusional menjaga pintu gerbang negara. Fungsi keimigrasian bukan hanya pelayanan, tetapi juga keamanan negara. Dengan seperti itu, setiap kebijakan bebas visa harus ditelaah dengan baik,” kata Bahtiar dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, Kementerian Pariwisata selain dengan Komisi VII DPR RI sebagai mitra kerja, juga perlu duduk bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia untuk membahasa ini secara detail dan mendalam.
"Ini penting untuk dibahas bersama supaya kebijakan bebas visa yang disampaikan Ibu Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana lebih jelas arahnya dan mendatangkan manfaat bagi bangsa Indonesia, agar tidak terulang kegagalan masa lalu yang membuka bebas visa kepada 169 negara melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016.
Dia menjelaskan Indonesia sudah memiliki pengalaman empiris, setidaknya sampai tahun 2019 dimana bebas visa diberikan ke sejumlah negara, tetapi penerimaan negara sangat kecil, tidak sebanding dengan biaya dan risiko yang harus ditanggung negara.
Bahtiar menilai indikator keberhasilan sektor pariwisata seharusnya tidak diukur dari jumlah wisatawan semata, tetapi sebesar apa pengeluaran wisatawan dan lama tinggal sehingga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal nyata.
“Hal-hal semacam ini harus dibahas dengan detail dan perlu didudukan bersama dengan ke imigrasian. Selain itu, fokus juga pada pembenahan aksesibilitas, kebersihan, keamanan, pelayanan, digitalisasi promosi, hingga kualitas SDM pariwisata,” tegasnya.
Dia mencontohkan banyak negara maju dengan sektor pariwisata kuat, tetap menerapkan sistem visa yang ketat namun mampu menarik wisatawan berkualitas dalam jumlah besar.
"Evaluasi menyeluruh harus menjadi dasar pengambilan kebijakan, Kementerian Pariwisata jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kepentingan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kedaulatan dan keamanan negara,” pungkas Bahtiar.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
