jpnn.com, SURABAYA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp 2.500 triliun setiap tahun.
Hal itu menjadi salah satu penyebab anggaran negara selama ini tidak memadai.
BACA JUGA: Kemendikdasmen Didesak Mengusulkan Guru PPPK menjadi PNS
Akibatnya, beragam program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan gaji guru dan pegawai negeri jadi sulit dilakukan pemerintah.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (23/6).
BACA JUGA: DPR dan Kemendikdasmen Tambah Anggaran untuk Guru, Berlaku Tahun Depan
"Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.
Dia pun menyebutkan soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun. Hal tersebut turut menyebabkan kerugian negara secara masif.
BACA JUGA: Gaji PPPK Paruh Waktu Bakal Naik jadi Sebegini
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” kata dia.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan menurut perhitungan para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga 150 miliar US Dolar atau Rp 2.500 triliun tiap tahun.
Kekayaan yang seharusnya dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di dalam negeri, justru menguap pergi.
"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp 2.500 triliun tiap tahun,” tuturnya.
Untuk itu, berbagai upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah.
Salah satu upaya yang kini dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Hal ini untuk mencegah praktik under invoicing yang dilakukan para pengusaha.
Selain itu, pemerintah juga telah menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi.
"Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua,” tambahnya. (dit/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Ada Desakan Guru PPPK Diangkat Menjadi PNS, Pasti Senang Mengetahui Kabar Ini, Gaji Bakal Naik?
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
