Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) adalah keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri melalui berbagai praktik yang merugikan negara.
Menurut Prabowo, aliran kekayaan nasional ke luar negeri dalam jumlah besar telah berlangsung selama puluhan tahun dan berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk nilai tukar rupiah.
Advertisement
"Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar," kata Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Prabowo mengatakan berdasarkan data yang diperolehnya, selama 22 tahun terakhir keuntungan yang dihasilkan mencapai sekitar 436 miliar dolar AS.
Namun, dari jumlah tersebut sekitar 343 miliar dolar AS mengalir ke luar negeri.
"Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar," ujarnya.
Menurut Prabowo, salah satu penyebab terjadinya aliran dana tersebut adalah praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menjelaskan sejumlah pelaku usaha diduga melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari jumlah yang sesungguhnya untuk mengurangi kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara.
"Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu," kata Prabowo.
Presiden mencontohkan adanya praktik pelaporan hasil ekspor yang tidak sesuai dengan volume sebenarnya. Misalnya, eksportir menjual 1.000 ton hasil tambang namun hanya melaporkan sebagian dari jumlah tersebut.
Akibat praktik tersebut, Prabowo menyebut Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun dalam kurun 34 tahun terakhir.
"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun," ujarnya.
