Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi. Dia juga memastikan bahwa tidak akan ada ruang bagi praktik penyimpangan di lingkungan pemerintahannya.
Prabowo menyebut, pemerintahan harus dijalankan secara bersih karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.
Ia menilai Indonesia merupakan negara yang kaya sehingga dibutuhkan pemerintahan yang berintegritas tinggi agar kekayaan tersebut dapat didistribusikan secara adil.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
“Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Prabowo menyadari, upaya pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, langkah tersebut harus tetap dijalankan demi kepentingan negara dan rakyat.
Salah satu langkah yang telah ditempuh pemerintah adalah menutup berbagai kebocoran penerimaan negara.
Sejauh ini, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup ratusan tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta kebun ilegal yang berada di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Selain itu, pemerintah juga berupaya menghentikan praktik kecurangan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui kebijakan tata kelola ekspor yang diharapkan dapat mencegah kekayaan negara mengalir ke luar negeri.
"Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat,” tutur dia.
Lebih lanjut, Prabowo menilai berbagai penyimpangan tersebut telah menyebabkan hilangnya kekayaan negara yang seharusnya menjadi hak rakyat dan bangsa Indonesia.
“Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang. Yang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa,” tegasnya.
Prabowo juga menekankan bahwa komitmennya dalam memberantas korupsi merupakan bagian dari tanggung jawab yang diembannya sebagai kepala negara. Ia menegaskan akan menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin agar tidak mengingkari sumpah jabatan yang telah diucapkannya.
“Saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu, saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat,” tandas dia.
