Ketika Uang Rakyat Salah Sasaran

Bayangkan sebuah program makan siang yang dirancang untuk anak-anak yang memerlukan, tetapi dua pertiga porsinya justru disantap oleh mereka yang sudah kenyang. Itulah paradoks yang tengah terjadi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG merupakan salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia, dan paradoks itu kini semakin sulit untuk diabaikan.

Dalam waktu kurang dari sepekan, publik Indonesia dihadapkan pada dua pukulan sekaligus: harga Pertamax melonjak 32,1% dalam satu hari, dan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Keduanya dapat dihubungkan pada satu titik: kebijakan fiskal. 

Kenaikan pertamax akan mendorong kenaikan harga-harga barang dan jasa, serta menekan daya beli masyarakat. Ujung dari melemahnya daya beli adalah menurunnya kegiatan ekonomi. MBG merupakan program besar yang menghabiskan dana APBN besar, sebesar Rp335 triliun, yang kemudian direvisi menjadi Rp268 triliun. Pemotongan ini baik saja sebetulnya, tapi dana MBG masih tetap besar.

Menggunakan Benefit Incidence Analysis berbasis data Susenas Maret 2025, Hania Rahma (2026) menemukan angka yang mengejutkan: 62,9% manfaat MBG justru dinikmati oleh kelompok atas, mereka yang berada di desil 6 hingga 10 dalam skala kesejahteraan nasional. Bahkan 46,5% dari seluruh manfaat mengalir ke desil terkaya. Sementara kelompok termiskin, yaitu desil pertama, yang konsumsi proteinnya hanya 51,4 gram per kapita per hari, hanya menerima 1,1% dari seluruh manfaat program.

Intervensi MBG yang dimaksudkan untuk masyarakat miskin justru menguntungkan mereka yang lebih mampu. LPEM FEB Universitas Indonesia dalam laporan Indonesia Economic Outlook secara eksplisit menyatakan bahwa MBG belum bersifat progresif dan merekomendasikan peninjauan ulang yang menyeluruh. 

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah MBG bermasalah. Pertanyaannya yang penting seberapa besar biaya kesempatan (opportunity cost) yang ditanggung masyarakat akibat desain kebijakan yang keliru ini?

Data BPS menunjukkan Indonesia memiliki 23,36 juta penduduk miskin per Maret 2025. Dengan perkiraan biaya per kapita MBG sebesar Rp5,325 juta per tahun, menyasar seluruh kelompok ini hanya membutuhkan Rp124,4 triliun per tahun. Artinya, dari anggaran MBG yang ada sebesar Rp268 triliun, tersisa Rp143,6 triliun. Jumlah ini lebih dari separuh anggaran, dan mengalir ke kelompok yang tidak memerlukannya. 

Tiga angka yang perlu diingat: Rp268 triliun (anggaran yang ada), Rp124,4 triliun (yang cukup untuk menyasar seluruh penduduk miskin), dan Rp143,6 triliun (yang salah sasaran ke kelompok yang tidak memerlukannya). Angka terakhir itulah yang menjadi inti dari argumen tulisan ini. Bukan sebagai angka abstrak dalam spreadsheet, melainkan sebagai ruang fiskal yang nyata. 

Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa 89 dari 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disurvei terafiliasi dengan partai politik atau kerabat pejabat negara. Ketika distribusi program dikendalikan oleh jaringan afiliasi politik, maka terjadi elite capture. 

Kenaikan Pertamax 32,1% itu langsung dirasakan akibatnya. Menurut proyeksi, kenaikan ini saja diperkirakan akan mendorong inflasi sekitar 0,36 poin. Ini sebuah angka yang cukup berpengaruh besar di meja makan jutaan keluarga Indonesia. 

Yang lebih mengkhawatirkan adalah second-round effect yang akan menyusul: naiknya ongkos operasional UMKM, meningkatnya biaya jasa dan logistik, serta merembesnya kenaikan harga ke seluruh rantai ekonomi yang pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat secara sistematis. 

Kelas menengah bawah dan kelas bawah adalah yang paling rentan. Kedua kelompok tersebut menghabiskan porsi pendapatan yang jauh lebih besar untuk konsumsi sehari-hari. Bahkan untuk kelompok menuju kelas menengah, porsi pengeluaran khusus makanan saja mencapai sekitar 56% pada 2024, dan akan tambah berat dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa. 

Dengan inflasi yang merangkak naik dan daya beli yang tergerus, mereka yang sebelumnya berada tepat di atas garis kemiskinan kini terancam tergelincir ke bawahnya. Mereka yang sudah miskin akan semakin sulit keluar. 

Di sinilah refocusing MBG menjadi tidak hanya soal efisiensi, tetapi soal keadilan dan urgensi. Jika MBG difokuskan hanya kepada 23,36 juta penduduk miskin, pemerintah memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk membangun bantalan sosial yang komprehensif bagi mereka yang kini terjepit inflasi.

Sebagian dari ruang fiskal Rp143,6 triliun itu bisa segera digunakan untuk menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama enam bulan kepada 50% rumah tangga terbawah, dengan total biaya sekitar Rp63,3 triliun. 

Sisa anggaran sebesar Rp80,3 triliun dapat dialokasikan secara proporsional: Rp40,1 triliun untuk memperkuat subsidi Pertalite dan solar guna meredam dampak inflasi energi yang sedang berjalan, Rp20,1 triliun untuk membangun infrastruktur di daerah tertinggal, dan Rp20,1 triliun untuk memulihkan anggaran pendidikan dan kesehatan. 

Refocusing MBG adalah cara memperluas jangkauan perlindungan sosial pada saat rakyat paling membutuhkannya. Dana yang selama ini salah sasaran kepada kelompok yang tidak memerlukannya dapat dikonversi menjadi bantalan nyata bagi jutaan keluarga yang kini terjepit. Mereka terhimpit di antara program gizi yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari dan inflasi yang terus menggerogoti kantong mereka. 

Indonesia punya preseden yang relevan. Pada 2022, ketika subsidi BBM senilai ratusan triliun dialihkan ke program bantuan sosial. Pengalihan dana berlangsung tanpa gejolak sosial yang berarti. Artinya, reformasi serupa bukan hanya mungkin secara teknis. Cara ini juga terbukti dapat diterima secara politik. 

Ada tiga langkah yang dapat ditempuh. Pertama, refocusing kepada 23,36 juta penduduk miskin berdasarkan data BPS, dengan prioritas ibu hamil, balita stunting, dan siswa di daerah dengan kerawanan gizi tinggi. 

Kedua, audit menyeluruh dan penerapan e-procurement terbuka untuk seluruh SPPG guna memutus rantai elite capture. Ketiga, dalam jangka panjang, menempatkan MBG dalam kerangka Jaminan Gizi Nasional yang dikelola langsung oleh sekolah dan puskesmas, dan bukan yayasan-yayasan afiliasi politik.

Pada dasarnya, setiap rupiah anggaran publik adalah pilihan bagi pemerintah, dan pilihan itu selalu punya konsekuensi bagi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. 

Jika Rp143,6 triliun mengalir ke kelompok yang tidak memerlukannya, maka itu berarti 23,36 juta penduduk miskin yang kehilangan manfaat penuh. Akibatnya, mereka yang paling membutuhkan dibiarkan menanggung beban paling berat. 

Reformasi MBG bukan sekadar perkara teknis anggaran. Sumber daya yang terbatas harus menjangkau mereka yang paling membutuhkan, bukan mereka yang kebetulan berada paling dekat dengan kekuasaan. Jalan keluarnya sudah jelas, yaitu refocusing MBG kepada kelompok sasaran yang tepat akan membuka kembali ruang fiskal. 

Sebaliknya, jika langkah ini tidak diambil, konsekuensinya berantai. Inflasi akan terus menekan jutaan keluarga miskin, daya beli akan semakin tergerus, dan pada akhirnya kegiatan ekonomi nasional ikut melemah.