Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kepastian hukum tetap menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor untuk berinvestasi, meskipun pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen baru seperti Patriot Bond, Merah Putih Bond, family office, hingga Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk menarik arus modal ke dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan daya tarik Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak hanya ditentukan oleh nama instrumen maupun perlakuan hukum yang diberikan pemerintah.
“Terkait Patriot Bond dan Merah Putih Bond, faktor utama yang akan menentukan minat investor maupun pelaku usaha bukan semata-mata nama instrumennya atau perlakuan hukum khusus yang diberikan, melainkan kombinasi antara kepastian hukum, kualitas proyek yang dibiayai, tata kelola yang baik, transparansi, serta tingkat imbal hasil yang kompetitif dibandingkan instrumen investasi lainnya,” kata Erwin ketika dihubungi, Selasa (23/6/2026).
Menurut dia, perlindungan hukum memang penting untuk memberikan rasa aman bagi investor. Namun dalam praktiknya, kualitas proyek dan prospek imbal hasil tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi.
“Investor ingin mengetahui secara jelas ke mana dana digunakan, bagaimana mekanisme pengelolaannya, bagaimana mitigasi risikonya, serta bagaimana peluang memperoleh imbal hasil yang menarik dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Kendati demikian, dunia usaha menyambut positif upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan pembangunan dan menarik arus modal jangka panjang, termasuk melalui pembentukan pusat keuangan internasional, skema family office, Patriot Bond, maupun Merah Putih Bond yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca Juga
- PPATK Ungkap Efek Polemik UU P2SK ke Evaluasi Keanggotaan RI di FATF
- Patriot Bond hingga PFII Digenjot, Ambisi RI Kejar Singapura Masih Jauh
- Ekonom Soroti Imunitas Investor Patriot Bond, Berisiko Ganggu Iklim Investasi RI
Erwin menilai pemerintah juga perlu memenuhi sejumlah prasyarat apabila ingin menarik dana swasta dalam skala besar, termasuk melalui instrumen yang dikelola Danantara.
Prasyarat tersebut antara lain tata kelola berstandar internasional, transparansi dan akuntabilitas yang kuat, proyek yang layak secara ekonomi dan komersial, serta kepastian regulasi yang konsisten dalam jangka panjang.
Menurutnya, kehadiran pusat finansial internasional maupun instrumen pembiayaan baru merupakan langkah yang positif. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan di lapangan.
“Investor global tidak hanya melihat insentif yang diberikan, tetapi juga menilai kualitas institusi, kepastian penegakan hukum, kemudahan transaksi, stabilitas kebijakan, serta kemudahan keluar-masuk modal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kadin menilai Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penghimpun dana, melainkan juga sebagai instrumen pembiayaan produktif yang mendukung pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, transisi energi, ketahanan pangan, dan sektor strategis lainnya yang memiliki efek berganda bagi perekonomian.
Erwin berpandangan insentif dapat menjadi faktor pendukung dalam menarik investor. Namun, keputusan investasi jangka panjang umumnya lebih banyak ditentukan oleh kekuatan rule of law, kepastian kontrak, konsistensi kebijakan, dan kredibilitas institusi.
Kadin pun menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tujuan utama arus modal global di kawasan apabila mampu memperkuat fondasi-fondasi tersebut.
